RME di Rumah Sakit Swasta: Pemerintah Harus Hadir dalam Mengatasi Biaya Sistem Digital

RME di Rumah Sakit Swasta: Pemerintah Harus Hadir dalam Mengatasi Biaya Sistem Digital

20 Juni 2025

Jakarta, Juni 2025 – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tengah mendorong implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai bagian dari Aksi Pencegahan Korupsi Nasional 2025–2026. Salah satu langkah konkritnya adalah kunjungan dan evaluasi lapangan ke sejumlah rumah sakit untuk meninjau sejauh mana integrasi sistem ini telah diterapkan, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta.

Salah satu temuan menarik datang dari kunjungan ke RS Citra Arrafiq Depok, rumah sakit swasta yang dijadikan lokasi piloting penerapan RME untuk verifikasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Secara umum, sistem informasi rumah sakit (SIMRS) di sana sudah berkembang dan tengah diintegrasikan dengan platform nasional SATUSEHAT, namun terdapat tantangan besar: biaya tinggi penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

“Digitalisasi memang menghemat anggaran alat tulis kantor. Satu rumah sakit bisa menghemat hingga Rp200 juta per tahun hanya dari sisi ATK. Tapi ironisnya, untuk menggunakan tanda tangan elektronik, mereka harus membayar vendor hingga Rp54 juta per bulan. Artinya, biaya TTE bisa mencapai lebih dari Rp600 juta per tahun, jauh melebihi penghematan yang dihasilkan,” ujar salah satu tim evaluator Stranas PK di lapangan.

Masalah ini memperlihatkan ketimpangan antara efisiensi sistem dan beban biaya yang ditanggung rumah sakit swasta, yang justru menjadi pionir dalam banyak inovasi pelayanan. RS Citra Arrafiq Depok misalnya, telah menerapkan antrean online, validasi biometrik untuk pasien JKN, dan dashboard digital yang memudahkan koordinasi antarunit. Namun karena sistem TTE belum terpasang, dokter masih menulis diagnosa secara manual, dan perawat harus melakukan input ulang agar dokumen dapat diklaim ke BPJS.

Lebih jauh, sistem RME internal belum sepenuhnya terkoneksi dengan SATUSEHAT, sehingga data historis pasien hanya tersedia di dalam lingkungan RS yang sama. Bahkan dua cabang RS Citra Arrafiq di Depok dan Sawangan masih memiliki database yang terpisah.

Stranas PK merekomendasikan agar pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, Kominfo, dan BSSN, segera mencari solusi bersama untuk penyediaan layanan TTE gratis atau bersubsidi, yang bisa diintegrasikan dengan KYC Dukcapil dan sistem nasional SATUSEHAT. Hal ini dinilai penting agar beban biaya digitalisasi tidak justru menghambat rumah sakit swasta dalam mengikuti sistem reformasi pelayanan yang sedang dibangun.

Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, Stranas PK akan melakukan sampling tambahan di berbagai rumah sakit di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Langkah ini bertujuan untuk menggali lebih dalam ragam tantangan dan praktik terbaik, sehingga implementasi RME dapat berlangsung lebih optimal, adaptif, dan sesuai dengan kondisi riil lapangan.

Aksi RME berbasis NIK bukan hanya tentang teknologi. Ia adalah pondasi transparansi sistem klaim, mencegah kecurangan (fraud) dalam layanan kesehatan, dan memastikan setiap rupiah dalam program JKN benar-benar digunakan untuk pasien yang berhak.