Sah! SIPD Republik Indonesia Menjadi Aplikasi Umum Wajib Digunakan Seluruh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah

Sah! SIPD Republik Indonesia Menjadi Aplikasi Umum

Wajib Digunakan Seluruh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah

Sejarah baru terukir di Indonesia, dengan ditetapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia , SIPD Republik Indonesia sebagai aplikasi umum. Artinya bahwa aplikasi sejenis tidak bisa lagi digunakan. Karena telah digantikan oleh satu-satunya sistem yang mengintegrasikan antar kementerian dan lembaga di pusat dan integrasi data dari desa hingga ke pusat. Apabila masing-masing pemerintah daerah memiliki 10 aplikasi, artinya hampir 5500 aplikasi di seluruh Indonesia lenyap. Selain mengurangi puluhan ribu aplikasi yang pernah dikeluhkan Menteri Keuangan, lenyapnya ribuan aplikasi artinya juga berarti penghematan biaya, karena sistem yang menggantikannya , SIPD Republik Indonesia tidak berbayar alias gratis.

Dengan terintegrasinya data dari pusat ke daerah hingga ke desa, artinya pengawasan akan lebih baik dilakukan . Misal penganggaran untuk stunting yang pernah membuat Presiden Jokowi marah. Pusat dapat mengontrol anggaran kegiatan yang dilakukan untuk stunting. Tidak ada lagi pembelian mobil ataupun perjalanan dinas ke luar negeri dan rapat-rapat di hotel yang mengatasnamakan program stunting.

Integrasi data antar kementerian dan lembaga dan pusat serta daerah dari SIPD Republik Indonesia ini selaras dengan intruksi presiden mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ SPBE.

Seperti diketahui, bahwa perkembangan teknologi informasi kini memasuki era yang umumya kita sebut Revolusi 4.0 atau sering disebut sebagai era Transformasi Digital. Karena itu sejak tahun 2018 lalu, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kemudian diperkuat dengan Perpres 132/2022 tentang Arsitektur SPBE.

Oleh karena itu, peluncuran SIPD Republik Indonesia diawali dengan key note speech dari menpan RB selaku koordinator tim SPBE dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 12 Desember 2023 yang memiliki tema , Sinergi Berantas Korupsid untuk Indonesia Maju.

Pada peluncuran SIPD Republik Indonesia di momen Hakordia ini, Stranas PK yang selama ini mendorong implementasi SIPD Republik Indonesia , memberikan apresiasi kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yang telah memberikan bantuan dana sebesar 30 Miliar Rupiah dan bantuan sumber daya manusia untuk akselerasi pengembangan SIPD Republik Indonesia. Stranas PK juga mengapresiasi PJ Gubernur Jawa Barat yang telah merelakan sistem yang telah mereka kembangkan untuk dimodifikasi menjadi SIPD Republik Indonesia yang diluncurkan 12 Desember 2023.

Tim arsitektur SPBE dan Tim Nasional Pencegahan Korupsi bersama-sama meluncurkan SIPD Republik Indonesia . Peluncuran SIPD Republik Indonesia merupakan salah satu target dari aksi PK ke-6 , yaitu aksi Integrasi Perencanaan , Pengangaran, dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan strategi yang sangat penting, karena memberikan acuan kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi, sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Pada periode ketiga ini Stranas PK telah menindaklanjuti dengan menetapkan 15 (lima belas) aksi pencegahan korupsi Tahun 2023-2024 melalui Surat Keputusan Bersama Pimpinan KPK, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan pada tanggal 20 Desember 2022.

Twitter: @stranas_pk

Instagram: @stranaspk_official

Youtube: StranasPK Official

Facebook Page: Stranas PK

Portal: https://stranaspk.id

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C1, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, 12940

021-25578300 ext. 8014