Sama-sama Awasi Keuangan Desa Yuk!

Sama-sama Awasi Keuangan Desa Yuk!
4 Mei 2023

Melalui pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2023-2024, khususnya pada aksi Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pembangunan, Stranas PK mengupayakan peningkatan efektifitas pengawasan keuangan desa. Salah satu milestone penting yang perlu pada output ini adalah terbitnya kebijakan pengawasan desa secara kolaboratif.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan keuangan di desa. Namun, realitanya perannya justru masih sangat lemah dan kurang signifikan. Selain karena jumlah APIP yang terbatas di setiap daerah, juga karena kapabilitas APIP yang masih perlu terus menerus ditingkatkan. Hal ini dapat memberi celah terjadinya praktik korupsi dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Melalui pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2023-2024, khususnya pada aksi Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pembangunan, Stranas PK mengupayakan peningkatan efektifitas pengawasan keuangan desa. Salah satu milestone penting yang perlu pada output ini adalah terbitnya kebijakan pengawasan desa secara kolaboratif.

Pada Rabu (03/05), Stranas PK mengadakan rapat koordinasi pembahasan kebijakan pengawasan desa secara terpadu bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Salah satu point penting yang disepakati oleh berbagai Kementerian/Lembaga yang hadir dalam rapat koordinasi ini masih lemahnya kualitas pengawasan di desa, padahal banyak sekali data yang dimintakan dari pemerintahan desa baik oleh berbagai Kementerian/Lembaga maupun pemerintah provinsi dan kabupaten.

Fridolin Berek, tenaga ahli pencegahan korupsi pada sekretariat Stranas PK menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kunjungan Stranas PK di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada bulan April lalu, seorang kepala desa di Kabupaten Buleleng menyebutkan ada 30an aplikasi yang digunakan di desa, baik yang dibuat oleh pemerintah desa sendiri, dibuat oleh pemerintah kabupaten dan provinsi maupun yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga.

Menanggapi kenyataan ini, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri menyatakan perlunya pengintegrasian aplikasi tersebut untuk mewujudkan satu data desa. Hal ini pun menjadi aspirasi pemerintah desa yang banyak menyampaikan keluhan kewalahan penginputan data desa.

Lebih lanjut, rapat koordinasi ini juga membahas pentingnya satu data desa yang memuat data keuangan maupun non keuangan yang terkoneksi dan terintegrasi dengan sejumlah aplikasi lintas kementerian/lembaga.

Secara khusus, Kemenko PMK menyatakan bahwa saat ini sudah disiapkan “Dashboar Desa”yang memuat informasi keuangan saja namun dashboard ini belum dapat dipublikasikan karena masih ada data yang belum sinkron, terutama dari Kementerian Desa PDTT.

Perwakilan Kementerian Desa PDTT dalam rapat ini menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Kemendes adalah data yang disampaikan ke Dashboard Desa bersumber dari aplikasi Monev DD yang tidak terkoneksi dengan SISKEUDES sehingga harus ada proses input ulang oleh Tenaga Pendamping Profesional Desa yang dalam prakteknya bisa terjadi kesalahan.

Rapat koordinasi ini kemudian menyapakati pentingnya “Satu Data Desa”yang setidaknya memiliki tiga komponen data yakni data keuangan, data non keuangan dan data profil desa. Satu Data Desa diharapkan dapat menghimpun data dari pemerintah desa di seluruh wilayah dan dapat diakses oleh berbagai institusi sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing. Selain itu, untuk memperkuat mekanisme pengawasan desa data ini juga akan berguna bagi penguatan pengawasan desa. Lebih khusus lagi untuk penguatan pengawasan desa , diharapkan dapat dikembangkan berbagai kanal pengaduan masyarakat yang user friendly sehingga memudahkan masyarakat untuk turut mengawasi tata kelola desa. Berbagai kanal pengaduan ini diharapkan saling terkoneksi sehingga datanya dapat dibagipakaikan oleh berbagai institusi. Melalui pemanfaatan sistem informasi yang saling terkoneksi ini, diharapkan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dapat dipantau oleh berbagai pihak secara lebih efektif , sebagai wujud upaya pencegahan korupsi.