Sambangi Cilegon, Stranas PK Tinjau Pengolahan Sampah Melalui BBJP Untuk Piloting Aksi Penguatan BUMD

29 September 2023

Baru-baru ini, kita kembali dikejutkan dengan kasus korupsi yang melibatkan BUMD di provinsi Sumatera Selatan. Sudah jadi rahasia umum bahwa BUMD seringkali dijadikan alat untuk praktek korupsi yang melibatkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan korupsinya, salah satunya aksi Penguatan Badan Usaha Pemerintah yang didorong Stranas PK sejak tahun 2023 ini melalui sinergitas/kerjasama BUMN dan BUMD.

Pada awal minggu ini, tepatnya pada tanggal 25-26 September kemarin tim Stranas PK bertolak ke Cilegon untuk mengkaji penerapan metode pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berupa RDF (Refuse Derived Fuel) dan BBJP (bahan bakar jumputan padat). Pemerintah kota Cilegon bersama Indonesia Power saat ini sudah mengimplementasikan pengelolaan sampah menjadi BBJP untuk material co-firing batubara di PLTU Suralaya.

Tenaga ahli Stranas PK Juhanah menemui pemerintah kota Cilegon (25/09) untuk mengkaji penerapan pengolahan sampah menjadi BBJP sebagai material co-firing batubara. Diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin beserta dinas terkait, tim Stranas PK berdiskusi mengenai gambaran pengelolaan sampah kota Cilegon.

Saat ini, pengolahan sampah di TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) Bagendung yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Cilegon sudah rutin memproduksi BBJP untuk memenuhi kebutuhan pasokan co-firing batubara PLTU Suralaya dengan target rata-rata sampah 30 ton/hari menjadi 10 ton/hari BBJP.

Pasokan BBJP ini masih jauh dari kebutuhan, pihak PLTU Suralaya menyatakan kesiapannya untuk menerima BBJP 2000 ton/hari sesuai dengan spesifikasi kadar kalori yang ditentukan. Residu limbah yang tersisa dari hasil pengolahan sampah menjadi BBJP diolah menjadi RDF yang rencananya akan dikirimkan untuk Semen Merah Putih.

Hasil peninjauan lapangan yang dilakukan tim Stranas PK menemukan sejumlah kesimpulan belum secara keseluruhan sampah di Cilegon dapat diolah menjadi BBJP dan RDF karena terbatasnya alat yang tersedia hanya mampu memproduksi sampah 30 ton/hari, sehingga salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah berinvestasi melalui perluasan sektor BUMD atau membentuk BUMD baru dengan peralatan yang canggih dan memadai serta SDM yang profesional sehingga sampah ini mempunyai nilai ekonimis bagi Pemerintah Daerah. Semakin banyak sampah yang diproduksi menjadi BBJP dan RDF maka potensi keuntungan bagi Pemerintah Daerah akan ada.

Stranas PK mendorong penguatan BUMD melalui pengelolaan sampah menjadi BBJP maupun RDF karena sudah ada BUMN sebagai off-taker yang memiliki kebutuhan dalam jumlah besar. Hal ini diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan korupsi di tubuh BUMD sekaligus juga mengatasi permasalahan sampah di negeri ini.