Sat Set Sat Set, 11 Rumah Negara di Bogor Akhirnya Dalam Proses Penyelamatan

13 Juli 2023

Penyelesaian permasalahan rumah negara di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor akhirnya menemui titik terang. Stranas PK mengapresiasi Kementerian Kesehatan dalam hal ini Direksi RS Jiwa dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor yang melakukan upaya untuk mengembalikan asset negara berupa 11 rumah dinas golongan III. “Kami akan masukkan itu dalam laporan B09 atau mungkin B06, yang akan dilaporkan setiap 6 bulanan kepada Presiden, sebagai capaian dari kemenkes dalam usaha penyelamatan asset negara”, Jelas MZ Abidin Tenaga Ahli Stranas PK untuk aksi ke-9 Pencegahan Korupsi 2023-2024 (Mengurangi Risiko kebocoran Pendapatan Negara Melalui Penataan Aset Tetap Pemerintah Pusat).

Hal ini diungkapkan dalam rapat Rabu pagi yang difasilitasi oleh pihak rumah sakit. Rapat juga dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Inspektorat II Itjen Kemenkes, Biro Keuangan & BMN Setjen Kemenkes. Acara dilanjutkan dengan mendatangi lokasi kesebelas rumah bersama petugas Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk menyampaikan SK pembatalan pengalihan rumah negara golongan III kepada masing-masing penghuni rumah. Dari 11 rumah negara (RN) golongan III yang lokasinya berada di lingkungan RSJ-MM telah diterbitkan SK Pembatalan Pengalihannya ke RN III dan dikembalikan menjadi RN II kepada Kementerian Kesehatan, sebanyak 9 RN III. Sisa 2 RN lagi menyusul, karena berkas dokumennya masih kurang lengkap.

Seperti disebut dalam Peraturan Pemerintah Rumah Negara No 40 Tahun 1994 jo PP No 31 Tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Selanjutnya untuk status atau golongan Rumah Negara telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP Rumah Negara, yang menyebutkan bahwa “Untuk menentukan golongan rumah negara dilakukan penetapan status rumah negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III.

Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Sementara Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara. Sedangkan Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya dengan beberapa syarat, diantaranya belum memiliki rumah.

Dari peninjauan lapangan Rabu siang, didapati rumah negara di lingkungan RSJ dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor tidak lagi dihuni oleh pemilik aslinya dan banyak dialihfungsikan menjadi tempat usaha yang bersifat komersial. Sebagian besar penghuni rumah dinas golongan III ini juga telah memiliki rumah mereka sendiri.

Seperti diketahui bahwa data terakhir menyebutkan bahwa pertumbuhan jumlah ASN lebih cepat dibanding pertumbuhan rumah dinas. Idealnya, penjualan rumah dinas golongan III bisa digunakan untuk pengadaan rumah dinas baru. Karena jumlah yang timpang inilah, sejak 2018 lalu pemerintah mulai menghentikan penjualan rumah dinas golongan III kepada penghuninya, sehingga rumah dinas sudah seharusnya menjadi asset negara yang tidak bisa diperjualbelikan.

Pemanfaatan rumah dinas di lingkungan rumah sakit di Bogor dan Jakarta sesuai peruntukan dan mitra rumah sakit memenuhi kewajiban sesuai regulasi, merupakan salah satu milestone dari output ke-3 (Dispute Aset Prioritas Terselesaikan) dari aksi ke-9 dari Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024. Stranas PK mendorong penataan asset negara dalam aksi Mengurangi Resiko kebocoran Pendapatan Negara Melalui Penataan Aset tetap Pemerintah Pusat.Aksi ini merupakan aksi baru di 2023-2024. Aksi ke-9 ini memiliki 4 output dan 7 milestone, diantaranya adalah pemanfaatan rumah dinas di lingkungan RS di Bogor dan Jakarta.