Secuil Kisah dari Pelabuhan di Perbatasan

26 Juni 2023

Pelabuhan terluar di Indonesia ini, kini jadi buah bibir karena kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sepanjang Bulan Juni 2023, Satgas TPPO telah menyelamatkan lebih dari 1500 orang. Dikenal dengan Nunukan, pelabuhan ini menjadi saksi lalu lintas perdagangan orang. Nama pelabuhan ini berasal dari bahasa suku Tidung, suku asli yang mendiami Nunukan, yaitu Pelabuhan Tunon Taka. Pelabuhan kelas tiga yang berada di ujung Kalimantan Utara.

Pelabuhan Tunon Taka sebenarnya tidak hanya menjadi pelabuhan penumpang, namun juga merupakan pelabuhan barang, sehingga lolosnya tenaga kerja ilegal melalui wilayah ini, menarik perhatian Stranas PK. Pasalnya, kalau manusia saja bisa lolos keluar masuk, apalagi barang. Tak heran, tidaklah susah mendapat barang-barang negara tetangga. Karena posisinya yang lebih dekat dengan Malaysia, warga memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari Malaysia: dari beras, hingga snack atau jajanan dan susu untuk anak-anak. Ada beberapa panganan kemasan dengan merk sama di Indonesia, namun menurut warga Nunukan, lebih enak rasa snack dengan merk sama yang berasal dari Malaysia. “Rasanya lebih enak, susunya juga lebih kental. Paling dikenal Milo-nya lebih kental, susu untuk anak juga lebih enak,” tutur salah satu warga Nunukan.

Belakangan, untuk bahan pokok penting (bapokting) seperti minyak dan beras, warga kini punya pilihan merek dari Indonesia. ”Sekarang lumayan, untuk beras kami lebih suka beras dari Sulawesi, minyak dengan merk minyak kita juga sudah masuk. Jadi kami lebih pilih beras Sulawesi karena ternyata lebih enak rasanya dibanding beras Malaysia,” jelas salah satu warga Nunukan.

Temuan ini penting bagi tim Stranas PK untuk aksi reformasi tata Kelola Pelabuhan. Beredarnya bapokting dari negri sendiri, menjadi bukti bahwa tol laut mulai berdampak di kota ini. Perbaikan tata Kelola perdagangan antar pulau merupakan salah satu output 4 output aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan 2023-2024.

Dalam kunjungannya bersama perwakilan stakeholder layanan pelabuhan dari pusat, Stranas PK juga mengapresiasi Nunukan yang telah mengimplementasikan National Logistic Ecossystem (NLE) sebelum kedatangan tim Stranas PK. Seperti diketahui, Pelabuhan Tunon Taka Nunukan masuk menjadi salah satu dari total 260 pelabuhan yang menjadi fokus aksi selama 2 tahun kedepan.

Dalam koordinasi dengan seluruh stakeholder Pelabuhan Nunukan dan pemerintah setempat yang difasilitasi oleh KSOP Nunukan, beberapa catatan untuk Pelabuhan Nunukan untuk layanan pelabuhan terkait barang adalah untuk segera mengimpementasikan Single Truck Identification (STID). Tujuannya, agar tidak semua truk bisa keluar masuk tanpa pengawasan. Selain itu, agar jenis dan volume barang muatannya tercatat. Stranas PK juga mengingatkan bahwa Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) yang masih manual dan belum digital untuk segera masuk sistem inaportnet. Hal lain yang perlu menjadi evaluasi adalah SIPT, dimana pengusaha pemilik gudang di Nunukan belum lapor SIPT.

Dalam kunjungan lapangan, didapati pula tempat penumpukan container yang tidak layak. Selain itu, tidak ditemukan TPFT atau tempat pemeriksaan untuk container. “Tidak boleh periksa diatas kapal. Periksa di bawah dan tentukan di mana lokasinya. Kalau butuh tempat pemeriksaan, segera lapor. Semua prosedur dirapikan sesuai kewenangan dan tusi,” tegas Febriyantoro, tenaga ahli Stranas PK.

Tim Stranas PK mencatat semua temuan dan akan segera berkoordinasi dengan pusat mengingat kondisi geografis Nunukan yang tidak sama dengan pelabuhan lain di Indonesia. Mirip dengan Tarakan, Pelabuhan Tunon Taka Nunukan harus mendapat perhatian lebih dari seluruh stakeholder pelabuhan terkait jaminan ketersediaan bapokting untuk warganya. Saat ini bapokting dari luar bisa masuk, namun muatan balik dari Nunukan masih kurang optimal. Padahal, Nunukan memiliki potensi rumput laut yang besar, jumlahnya mencapai 4.000 ton per hari yang seharusnya bisa menjadi sumber pedapatan daerah Nunukan. “Merapikan data komoditi untuk perdagangan antar pulau perlu segera dilakukan, terutama trayek dan bapokting,” tegas tenaga ahli Stranas PK untuk aksi reformasi tata Kelola pelabuhan, Febriyantoro