Segera Selaraskan Data Dari Hulu Ke Hilir Untuk Selamatkan Penerimaan Negara Dari Pengusahaan Komoditas Batubara

Segera Selaraskan Data Dari Hulu Ke Hilir Untuk Selamatkan Penerimaan Negara Dari Pengusahaan Komoditas Batubara!

16 Juni 2023

Perjalanan tim Stranas PK ke Banjarmasin Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu mendapat temuan penting dalam usaha menyelamatkan penerimaan negara dari pengusahaan batubara, yaitu marak terjadinya praktek gendong, yaitu teridentifikasinya penambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menerima banyak titipan hasil tambang dari penambang yang tidak memiliki IUP untuk menjual batubaranya.

Kasus tersebut hanya salah satu temuan di lapangan, di antara banyaknya temuan lain yang masih selalu terjadi khususnya terkait penyalahgunaan penggunaan Nomer Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang merupakan bukti pembayaran PNBP atas volume produksi batubara. Temuan terkait penyalahgunaan NTPN antara lain: NTPN tidak sesuai dikaitkan tujuan penggunaannya (NTPN untuk pemasaran dalam negeri digunakan untuk ekspor), penggunaan NTPN secara berulang, NTPN digunakan pada periode waktu lebih dari 1 bulan dan terindentifikasi pula terjadinya jual beli NTPN. Artinya tetap ada kebocoran PNBP dari penerimaan batubara, sehingga negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan belum dapat mengoptimalkan penerimaan pembayaran royalti dari produk pertambangan.

Stranas PK telah mengidentifikasi temuan-temuan tersebut dan telah menjadikan isu ini sebagai salah satu Aksi Stranas PK. Seperti diketahui, pada periode 2021 – 2022 lalu, Aksi Stranas PK terkait perbaikan tata kelola minerba telah dicapai dengan diluncurkannya SIMBARA. SIMBARA adalah Sistem Informasi Mineral dan Batubara yang merupakan integrasi sistem Kementerian dan Lembaga di hilir, antara lain Kementerian Perdagangan, Perhubungan, Keuangan ke dalam sistem INSW, yang apabila dilihat dari proses bisnis tata kelola minerba maka pelaksanaan integrasi tersebut masih terfokus pada proses di hilir back end dari probis minerba, yaitu penjualan (LS Ekspor, pembayaran royalti) dan pengangkutan produk pertambangan (Surat Persetujuan Berlayar).

Dikaitkan dengan masih banyaknya temuan penyalahgunaan NTPN, terbukti bahwa pada kondisi terkini SIMBARA belum dapat menuntaskan permasalahan di lapangan karena masih ditemukan banyak inkonsistensi data dari hulu dan hilir, sehingga pada aksi penguatan PNBP 2023-2024, Stranas PK mendorong pengembangan SIMBARA untuk bisa dijadikan sistem yang mengelola data minerba dari hulu ke hilir.

Sebagai tindak lanjut temuan di Banjarmasin dan mengevaluasi pelaksanaan Aksi Stranas PK periode 2023-2024, Tim Stranas PK menggelar rapat koordinasi pelaksanaan aksi penguatan tata Kelola PNBP Mineral Batubara. Rapat yang dipimpin oleh tenaga ahli Stranas PK, Lestari Indah ini juga merupakan tindak lanjut pelaksanaan rapat koordinasi pemantauan perkembangan pelaksanaan integrasi MOMS- ePNBP, pertengahan Mei lalu.

Hingga 6 bulan pertama pelaksanaan aksi (B06), perkembangan pelaksanaan aksi adalah sebagai berikut:

Kementerian ESDM : dalam tahap proses pembangunan Ultimate Minerba sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh sistem di Ditjen ESDM (MODI, MOMS, EPNBP, MVP)
Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi : dalam tahapan persiapan penyusunan Regulasi tentang SIMBARA, dan masih menunggu persetujuan Presiden untuk penerbitan izin prakarsa yang telah diajukan sejak April 2023
Kementerian Perdagangan dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW): dalam tahap proses koordinasi pembangunan sistem untuk memasukkan mekanisme pengajuan LS Ekspor melalui INSW termasuk melibatkan surveyor
Kementerian Perhubungan : dalam tahap mendorong 19 Pelabuhan dan Tersus/TUKS yang melayani komoditi mineral and batubara untuk memanfaatkan inaportnet dalam proses penerbitan SPB dengan memandatorikan pelaksanaan validasi NTPN.

Rapat Koordinasi menyepakati untuk menjadikan SIMBARA sebagai ekosistem minerba yang menyediakan satu data minerba hulu ke hilir, perlu menetapkan desain arsitektur SIMBARA sebagai berikut:
    a. INSW sebagai pintu masuk kedalam SIMBARA - interface system dengan pelaku usaha
    b. Ultimate Minerba terbatas sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh sistem di Ditjen Minerba sebagai front end (hulu)
    c. INSW sebagai hub di back end (hilir) yang terintegrasi dengan:
    • Inaportnet di seluruh pelabuhan dan Tersus/TUKS (validasi NTPN sebagai mandatori)
    • Inatrade (LS Ekspor, PEB, ET)

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan:
    a. Kementerian ESDM:
    • untuk menjelaskan desain arsitektur SIMBARA yang telah ditetapkan sehingga interface system tidak perlu ada di Ultimate Minerba namun di INSW, selanjutnya INSW akan integrasi ke Ultimate Minerba;
    • memastikan sistem MOMS dapat digunakan menelusuri perpindahan komoditas dari penambang sampai pengangkutan (penambang, trader layer 1, trader layer 2, trader layer 3 dst);
    b. Kementerian Perhubungan: untuk memastikan penggunaan Inaportnet yang telah terintegrasi dengan INSW untuk pengangkutan baik di sungai maupun di laut.
Hal ini mengingat adanya wacana kebijakan di internal Kementerian Perhubungan bahwa pelaksanaan pengangkutan di sungai di bawah koordinasi Ditjen Perhubungan Darat menggunakan sistem yang dibangun oleh Ditjen HUbDat. Sedangkan untuk pengangkutan di laut dibawah koordinasi oleh Ditjen Perhubungan Laut dengan menggunakan sistem Inaportnet. Apabila kebijakan tersebut diterapkan maka aliran data produksi dari hulu ke hilir melalui sungai menjadi tidak teridentifikasi.

Aksi Penguatan Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Komoditas Mineral dan Batubara merupakan aksi ke 8 dari 15 aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024. Aksi yang masuk dalam fokus 2 (Keuangan Negara) seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 ini, memiliki 3 output aksi, yaitu:

legal basis pelaksanaan pengelolaan data komoditas minerba lintas K/L dalam rangka integrasi ata dari hulu ke hilir,
penerapan proses bisnis end to end komoditas Minerba lintas K/L di dalam SIMBARA sebagai interface system, dan
penerapan proses bisnis back end system komoditas minerba lintas K/L di dalam SIMBARA.