Senyum Mereka, Bahagia Kami: Kisah Pendamping Program Keluarga Harapan

Senyum Mereka, Bahagia Kami
Kisah Pendamping Program Keluarga Harapan

14 Februari 2023

Pemanfaatan data kependudukan dalam pendataan dan penyaluran pelayanan publik dan bantuan sosial, menjadi salah satu aksi Stranas PK. Pemanfaatan data NIK yang belum maksimal akan menimbulkan inefisiensi atau kerugian negara yang cukup signifikan. Stranas PK mendorong pemanfaatan data NIK untuk penyaluran bansos agar tepat sasaran.

“Siapa yang ga sedih mbak, kalau ada berita, katanya bansos tidak tepat sasaran. itu hanya sebagian kecil. Untuk kecocokan data, tidak bisa disamaratakan. Mbak liat sendiri, bagaimana kondisi di lapangan,” demikian diungkapkan oleh Kunthi, pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH di Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.

6 tahun sudah Kunthi menjadi pendamping PKH di wilayah Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul yang dikenal dengan kondisi alamnya yang menantang. Meskipun demikian, Kunthi dan pendamping PKH lainnya di Gedangsari tidak pernah patah semangat mendampingi PKH, terutama dalam hal pemutakhiran data penerima bantuan.

Pemutakhiran data di wilayah Gedangsari dilakukan setiap bulannya dengan menggelar pertemuan kelompok. Tujuannya adalah mengakomodasi perubahan data di masing-masing KPM.

Seperti yang digalakkan dalam aksi Stranas PK sejak 2021 lalu, Stranas PK mendorong akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS guna memastikan bahwa setiap DTKS memiliki NIK yang divalidasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya, agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi penerima bantuan.

Seperti pada capaian Stranas PK di aksi 2021- 2022 lalu, pemanfaatan DTKS mampu mencegah penerimaan ganda atas 2 juta penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU dari Kementerian Tenaga Kerja. Data penerima BSU ini ternyata telah tercatat juga sebagai penerima BSU melalui DTKS Kementerian Sosial. Artinya sekitar 1,2 triliun rupiah bisa terselamatkan dan tersalurkan ke lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

DTKS dikelola oleh Kementerian Sosial dan memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah berdasar pendataan dari pemerintah daerah, di antaranya melalui musyawarah kelurahan atau muskal.

Senyum Bahagia Ibu Hariyati

Salah satu keluarga yang didampingi Kunthi adalah contohnya. Nama Ibu Hariyati diusulkan di dalam muskal karena ada tambahan komponen baru penerima manfaat. Tim Stranas PK pun turut mengunjungi Ibu Hariyati yang didampingi oleh Kunthi.

Terletak di daerah terpencil dengan kondisi medan yang menantang, Kunthi dan Tim Stranas PK menemui Ibu Hariyati. Lokasi rumahnya yang berada di atas bukit, dengan jalanan berbatu yang terjal, tidak memungkinkan menggunakan kendaraan bermotor. Tim bahkan harus berjalan kaki selama lebih dari setengah jam dengan kondisi jalan yang terjal. Meski rumahnya sulit dijangkau, pendampingnya tak pernah lelah mengunjungi rumahnya.

Bu Hariyanti sebagai Keluarga Penerima Manfaat, atau KPM PKH mendapatkan surat undangan validasi ke kelurahan. Sebagai pendamping, Kunthi turut mengawal proses ini dengan membantu pemutakhiran data Ibu Hariyati, di antaranya adalah dengan mencocokkan Nomer Induk Kependudukan atau NIK, dan menyesuaikannya dengan Kartu Keluarga.

Kunthi bersama petugas kelurahan membantu pemutakhiran data Ibu Hariyati. Pasalnya, Ibu Hariyati baru saja melahirkan, sehingga terjadi perubahan data KK. Artinya, komponen yang diterima Ibu Hariyati pun bertambah sebagai penerima PKH. Sebelumnya, ia menerima manfaat karena memiliki lansia dan anak usia sekolah.

Bu Hariyati tak pernah menyangka, dengan adanya anggota keluarga baru ia akan mendapat tambahan manfaat. Ia merasa bersyukur dan bahagia. Akan tetapi, Kunthi lebih bahagia lagi. Lelah berjalan karena jalanan yang terjal langsung hilang dengan senyuman Bu Hariyati saat menerima bantuan.

Pemanfaatan data kependudukan dalam pendataan dan penyaluran pelayanan publik dan bantuan sosial, menjadi salah satu aksi Stranas PK. Pemanfaatan data NIK yang belum maksimal akan menimbulkan inefisiensi atau kerugian negara yang cukup signifikan. Stranas PK mendorong pemanfaatan data NIK untuk penyaluran bansos agar tepat sasaran.

Dalam aksi pemanfaatan data NIK hingga akhir 2021 lalu, data penerima bansos yang berasal dari DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial hampir 100% padan NIK. Tepatnya, penerima bansos dari DTKS, 99% - nya telah padan NIK.