SIPASTI Diharap Terintegrasi dengan SIPD

SIPASTI Diharap Terintegrasi dengan SIPD

7 Februari 2023

Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati mengharapkan agar Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diungkapkan saat Niken memberikan paparan dalam acara Workshop Penyusunan Rencana Implementasi Instruksi Menteri PUPR No.4 Tahun 2022 (Strategi 3) dan Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) 2023 – 2024 terkait SIPASTI yang diselenggarakan di The Alana Yogyakarta, Senin pagi (6/2).

Acara diselenggarakan oleh Kementerian PUPR guna mendukung modernisasi proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR agar berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan akuntabilitas dalam penyusunan, pembahasan, penetapan, dan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas HPS.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan sistem informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI). SIPASTI dikembangkan dan diterapkan secara bertahap karena beberapa masalah seperti: potensi terjadinya penyimpangan dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), perbedaan signifikan HPS untuk pekerjaan sejenis dalam lokasi yang berdekatan, dan proses bisnis pembahasan, penetapan, dan reviu HPS yang belum didukung dengan sistem informasi.

Workshop ini diseleggarakan dalam rangka implementasi Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Pasal 19 poin 1 yaitu Penyusunan HPS Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi HPS yang merupakan bagian dari sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.

Stranas PK mengapresiasi digitalisasi yang telah dilakukan kemeterian PUPR dengan SIPASTI. Hal ini selaras dengan tema pencegahan korupsi Stranas PK, yaitu digitalisasi untuk cegah korupsi. Stranas PK juga menargetkan belanja di e-katalog sedikitnya 10 persen dari belanja yang ada.

Staff khusus Menteri Bidang Auditing dan Pengawasan Pembangunan Kementerian PUPR, Binsar H Simanjutak yang juga menjadi narasumber dalam workshop tersebut menambahkan bahwa salah satu langkah inovatif PUPR dalam hal digitalisasi adalah penyatuan atau integrasi beragam fitur yang sudah ada di seluruh direktorat kementerian PUPR, ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT)

Sementara narasumber lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, meminta bantuan Stranas PK untuk mendorong pertukaran data antar stakeholder yang terkait dengan sistem milik PUPR. Dewi menegaskan, “Secara sistem Kementerian PUPR telah siap, namun pertukaran data belum terjadi karena elemen data yang tidak nyambung”. Dewi mencontohkan bahwa data dari PUPR tidak bisa dibuka di SIKAP, milik LKPP.

Menanggapi hal tersebut, Niken Ariati mengakui bahwa bukan hal yang mudah mengintegrasikan sistem antar lembaga. Niken juga mencontohkan, dibutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mengintegrasikan Krisna milik Bappenas dan Sakti milik Kementerian Keuangan.