SIPASTI Resmi Diluncurkan Untuk Cegah Korupsi di Sektor Konstruksi

7 April 2024

Pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu jenis perkara yang paling banyak ditangani oleh KPK sebanyak 339 kasus (per Januari 2024). Posisinya menduduki kasus tipikor terbanyak kedua setelah kasus gratifikasi. Bahkan, pada tahun 2022 sektor infrastruktur merupakan kasus korupsi terbanyak yang ditangani KPK.

Celah korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa konstruksi terjadi mulai dari proses perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaan. Berikut beberapa modus korupsi pada pengadaan di sektor konstruksi antara lain pengaturan kepastian anggaran, pengaturan pemenang, pinjam ‘bendera, tandingan fiktif/pendamping, mark-up HPS (harga perkiraan sendiri), manipulasi syarat lelang, manipulasi penyusunan/laporan pekerjaan dan pekerjaan fiktif

Stranas PK selalu merumuskan aksi pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa sektor konstruksi mulai dari pengelolaan katalog sektoral konstruksi, mendorong implementasi e purchasing dan lainnya sampai Kementerian PUPR berinisiatif membuat 9 strategi pencegahan korupsi yang salah satunya meningkatkan kualitas HPS untuk pekerjaan konstruksi dengan membangun SIPASTI (Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi). Stranas PK menilai SIPASTI ini merupakan wujud pencegahan koruspi yang baik dalam perencanaan PBJ di sektor konstruksi. Dalam pengembangannya pada tahun 2023 dan 2024 Stranas PK meminta agar sistem ini juga dapat dilengkapi dengan basis data harga material, jasa dan peralatan yang sesuai dengan harga pasar serta fitur notifikasi jika harga satuan yang digunakan oleh PPK diatas rata rata.

Setelah melalui proses pengembangan sejak tahun 2021 serta uji coba bertahap untuk penyusunan HPS di 34 Provinsi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akhirnya meluncurkan SIPASTI pada Kamis (04/04/24) kemarin. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen dan capaian aksi Stranas PK periode tahun 2023-2024.

“HPS ini sebagai awal dari mutu dan biaya yang efisien dari pembangunan konstruksi di Indonesia. Saya instruksikan seluruh insan PUPR harus mulai menggunakan SIPASTI sebagai alat untuk penetapan HPS secara profesional dan bisa dipertanggungjawabkan.” tegas Basuki.

Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi Pahala Nainggolan hadir memberikan keynote speech pada acara ini dan menegaskan bahwa SIPASTI ini tidak serta merta menghilangkan praktik korupsi di sektor konstruksi, namun dengan penerapannya diharapkan bisa mulai membenahi proses pengadaan barang/jasa konstruksi melalui digitalisasi.

Sebagai implementasi pencegahan korupsi dalam pengadaan jasa terutama di sektor konstruksi, Stranas PK mendorong dilakukannya 3 langkah berikut yaitu:

Mencegah praktik mark up HPS melalui SIPASTI
Mencegah praktik pinjam bendera dan tandingan fiktif dengan melakukan pemadanan data penyedia jasa dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil), data beneficial ownership (BO) di AHU Kemenkumham dan mengidentifikasi perusahaan pendamping.
Meningkatkan peran pengawasan oleh APIP dengan menggunakan fitur E-Audit yang dikembangkan oleh LKPP

Penerapan digitalisasi dalam proses pengadaan barang/jasa diharapkan bisa meminimalisir terjadinya praktik korupsi terutama di sektor infrastruktur/konstruksi yang termasuk dalam risiko tinggi.