SIPD-RI Dijadwalkan Resmi Menjadi Aplikasi Umum September Mendatang

2 Agustus 2023

Menindaklanjuti kegiatan Soft Launching SIPD-RI sebagai Aplikasi Umum yang diselenggarakan pada 10 Desember 2022 lalu, Stranas PK secara intensif terus mendorong perbaikan dan penyempurnaan SIPD agar menjadi aplikasi umum bagi pemerintah daerah. Stranas PK menargetkan pemanfaatan secara wajib seluruh modul SIPD oleh seluruh pemerintah daerah pada Januari 2024. Penerapan ini secara serta merta akan menjadi momentum terminasi ribuan aplikasi sejenis yang ada saat ini sekaligus memastikan adanya konsolidasi secara nasional dari tahap perencanaan-penganggaran-penatausahaan hingga pelaporan.

Dalam rapat persiapan Grand Launching SIPD-RI bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (31/07) yang dipimpin oleh Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati turut menghadirkan sejumlah stakeholder mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas disepakati bahwa 26 September 2023 dijadwalkan akan menjadi momen Grand Launching SIPD sebagai aplikasi umum. Sederet Menteri terkait pun ditargetkan untuk hadir dalam acara ini, diantaranya Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, Menteri Kominfo dan Menteri PANRB.

Saat ini, ada sekitar 27 ribuan aplikasi pemerintahan, namun masih sedikit yang saling terkoneksi dan terintegrasi. Akibatnya, informasi terkait pengelolaan keuangan daerah tidak up-to-date. Presiden Joko Widodo menyampaikan arahannya dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 di Istana Negara, Senin, 26 Juni 2023, untuk mengawasi alokasi keuangan negara agar tepat sasaran dan relevan.

Presiden mengingatkan agar fokus alokasi belanja negara untuk penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan extreme dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, bukannya habis hanya untuk kegiatan birokrasi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu satu sistem yang memuat data dan informasi secara konsisten mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporan. Sejauh ini belum ada satu sistem yang dapat mengintegrasikan semuanya secara capat dan tepat selain SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Republik Indonesia. Selain mengintegrasikan semua tahapan, SIPD menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan membantu penyediaan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terintegrasi. SIPD-RI juga bisa diakses oleh kementerian lembaga terkait pengawasan alokasi belanja negara untuk program prioritas nasional.

Adapun sejumlah alasan dibalik gencarnya Stranas PK mendorong SIPD-RI menjadi aplikasi umum antara lain sebagai berikut;

SIPD-RI merupakan implementasi kebijakan pemerintah tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
SIPD-RI merupakan upaya pencegahan korupsi karena bisa mengontrol dan mengendalikan kualitas belanja di daerah agar menjadi lebih baik.
SIPD-RI merupakan sistem yang bisa dibagipakaikan antar pemerintah pusat-daerah dan kementerian/lembaga.
SIPDRI meningkatkan efisiensi anggaran karena pemerintah daerah tidak perlu mengembangkan aplikasinya masing-masing.

Pada aksi pencegahan korupsi 2023-2024, Stranas PK mendorong aksi integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrem 2023-2024. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi atas program prioritas nasional. Menurut tenaga ahli Stranas PK Fridolin Berek, dengan diberlakukannya SIPD-RI sebagai aplikasi umum maka semua daerah akan menggunakan satu aplikasi yang sama sehingga akan lebih memudahkan untuk mengidentifikasi mana saja program/kegiatan yang berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, berapa besar jumlahnya juga bisa dihitung dengan cepat dan tepat.

Perjalanan mempersiapkan SIPD-RI menjadi aplikasi umum sudah dimulai sejak Juni 2021, berbagai persyaratan administrasi, teknologi informasi dan komunikasi hingga keamanan sudah terpenuhi, audit oleh berbagai pihak sudah dilakukan dan kini sudah terintegrasi dengan sejumlah aplikasi kementerian/lembaga serta perbankan. Jika tidak ada aral melintang, SIPD-RI akan menjadi aplikasi ke-5 yang ditetapkan sebagai aplikasi umum menyusul aplikasi LAPOR, SPSE, SRIKANDI dan KRISNA.