SIPD Untuk Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

21 September 2023

SIPD menjadi salah satu bahasan penting dalam Rakernas peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dimana pemerintah kota Tangerang selatan bertindak selaku tuan rumah dalam rakernas kali ini.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ahmad Fatoni yang memberikan sambutan sekaligus membuka jalannya Rakernas menyatakan pentingnya optimalisasi APBD dan pentingnya belanja diawal tahun agar peredaran uang di daerah dapat meningkatan perekonomian daerah, pembangunan bisa dilaksanakan sepanjang tahun, pelayanan publik makin berkualitas sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih baik. Di sisi lain, realisasi belanja yang baik akan membuat kepercayaan investor makin baik serta daya saing daerah meningkat, yang berujung untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena diperlukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pengangaran, pelaksanaan hingga, pertanggungjawaban dan monitoring dengan suatu sistem yang terintegrasi

“Saya perlu mengingatkan terus menerus bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD,adalah satu-satunya sistem yang mengintegrasikan proses pengelolaan keuangan daerah dari awal hingga akhir , dimana datanya mengalir, terdokumentasi dan transparan. Disitulah seperti yang dikatakan oleh Koordinator Pelaksana Stranas PK, Bapak Pahala Nainggolan, sebagai upaya pencegahan korupsi dengan digitalisasi”, jelas Agus Fatoni. Dirjen Keuda juga mengapresiasi Stranas PK yang selalu terdepan dalam mendorong implementasi SIPD , seperti tercermin dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi 2023-2024.

Sementara Koordinator Harian Stranas PK yang juga menjadi narasumber menyatakan bahwa acara kamis pagi (21/09/2023) relate dengan aksi PK 2023-2024 , yaitu integrasi perencanaan penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrem 2023 dan 2024 serta aksi penguatan peran APIP dalam pengawasan program pembangunan. Niken yang hadir didampingi tenaga ahli Fridolin Berek juga kembali mengingatkan bahwa digitalisasi sampai saat ini merupakan alat dalam pencegahan korupsi karena ada transparansi, cek and balance, serta memudahkan deteksi. Seperti digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, dalam perencanaan , penganggaran hingga pelaporan dalam keuangan daerah dibutuhkan suatu platform yang bisa mengkoneksikan semua proses dan sekaligus juga mengintegrasikan informasi pusat dan daerah. “Kami Stranas PK selalu terdepan dalam mendorong SIPD sebagai aplikasi umum untuk segera diimplementasikan seluruh pemerintah daerah. Kami paham ada beberapa daerah yang mungkin masih belum terbiasa dengan sistem baru, tapi mau kapan lagi? Karena kita butuh satu sistem yang bisa mengintegrasikan pusat dan daerah sehingga proses revieu bisa berjalan lebih baik sehingga tata kelola pemerintahan kita menjadi lebih baik lagi”, tegas Niken Ariati.