Solusi Penyelesaian Sengketa dan Pengembalian Rumah Negara di Lingkup Univ. Brawijaya Semakin Di Depan Mata

Solusi Penyelesaian Sengketa dan Pengembalian Rumah Negara di Lingkup Univ. Brawijaya Semakin Di Depan Mata

9 Okt 2024

Setelah hampir sekitar 15 tahunan berlarut-larut, masalah sengketa dan pengembalian rumah negara di lingkup Universitas Brawijaya akhirnya mulai memperlihatkan titik terang. Melalui koordinasi bersama Kemenkopolhukam dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Stranas PK mendorong aksi Mengurangi Risiko Kebocoran Pendapatan Negara melalui Penataan Aset Tetap Pemerintah Pusat yang dijalankan pada periode 2023-2024 tentang penertiban pengelolaan rumah negara di lingkungan Universitas Brawijaya, Kemendikbudristek.

Stranas PK mendorong Kemendikbudristek untuk segera melakukan upaya pengembalian Rumah Negara Golongan III (RNG III) di dalam lingkungan Universitas Brawijaya dan menetapkan statusnya kembali menjadi RNG II. Hal ini merujuk pada regulasi yang berlaku bahwa RNG II tidak dapat dialihkan statusnya mejadi RNG III apabila mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Kemenkopolhukam dan BPK pada Rabu (09/10) di Jakarta, diagagendakan pertemuan bersama Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kemendikbudristek, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN, Kemenkeu, BPK dan Stranas PK untuk membahas teknis pengembalian RNG III di lingkungan kampus Universitas Brawijaya menjadi RNG II Kemendikbudristek/ Universitas Brawijaya sesuai regulasi tentang RNG sebagai jalan keluar terbaik untuk instansi terkait dan penghuni.

Implementasi pengembalian status rumah negara di lingkup Universitas Brawijaya sesuai dengan regulasi dan peruntukannya diharapkan akan menjadi piloting untuk diterapkan di kasus sengketa aset perguruan tinggi lainnya. Dari segi pencegahan korupsi, Stranas PK mendorong hal ini untuk mencegah terjadinya kebocoran/kerugian keuangan negara akibat buruknya tata kelola aset pemerintah pusat.