Stranas PK Ajak Satuan Kerja Bidang Perhubungan Darat Dalam Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024

Stranas PK Ajak Satuan Kerja Bidang Perhubungan Darat Dalam Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024

Mengawali tahun 2023, Stranas PK menyambangi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terkait implementasi aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024. Pada Selasa (10/01) tenaga ahli Stranas PK Fridolin Berek menghadiri kegiatan Pembekalan Satuan Kerja Bidang Perhubungan Darat Tahun 2023 yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bertempat di Le Meridien Hotel, Jakarta.

Pada sesi 1, tenaga ahli Fridolin Berek memaparkan aksi-aksi pencegahan korupsi yang dikawal Stranas PK pada tahun 2023-2024. Adapun beberapa aksi yang melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai pelaksana aksi diantaranya adalah aksi Perbaikan Tata Kelola Kawasan Pelabuhan, aksi Percepatan Proses Digitalisasi Sertifikasi Badan Usaha dan Profesi Pendukung Kemudahan Berusaha, dan aksi Penguatan Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Komoditas Mineral dan Batubara.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan membahas pelaksanaan anggaran tahun 2023. "Semua hal, harus dipermudah, kecepatan pelayanan harus nomor satu. Internal pemerintahan juga mendorong untuk pecepatan pelayanan, masyarakat menuntut kecepatan pelayanan maupun transparansi kita.", tegas Hendro.

Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Baitul Ihwan menyampaikan hasil evaluasi pengawasan intern tahun 2022 serta kegiatan pengawasan intern tahun 2023. Turut hadir sebagai narasumber pada sesi 1 bersama Stranas PK adalah Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto yang menyampaikan paparan mengenai Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan.

Tenaga Ahli Stranas PK menekankan pentingnya sistem pengawasan intern melalui penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Ditjen Perhubungan Darat beserta jajaran satuan kerjanya sebagai upaya pencegahan korupsi. Selain itu, Fridolin juga menyampaikan informasi terkait perkembangan integrasi sistem perencanaan penganggaran di pemerintah pusat melalui integrasi KRISNA-SAKTI serta sistem perencanaan penganggaran di pemerintah daerah untuk mencegah korupsi pada proses perencanaan penganggaran pemerintah.

Pencegahan korupsi merupakan tugas bersama, oleh karena itu diperlukan komitmen dan sinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Stranas PK bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengajak seluruh stakeholder untuk bahu-membahu menjalankan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024.