Stranas PK Benahi Sistem Kepegawaian ASN, Jangan Ada Lagi Kasus Serupa Pensiunan Guru di Jambi

Viral! Seorang guru TK, Asniati di Jambi diminta untuk mengembalikan pembayaran gaji dan tunjangan selama 2 tahun sebesar 75 juta rupiah kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini bermula saat Asniati mengurus berkas pensiunnya sekitar Juni 2023 silam dan baru pada April 2024 lalu pihak BKD Muaro Jambi menjelaskan duduk perkaranya bahwa yang bersangkutan seharusnya sudah pensiun 2 tahun sebelumnya. Ironisnya, terdapat perbedaan keterangan usia pensiun di Taspen, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Kasus yang menimpa pensiunan guru di Jambi tersebut merupakan salah satu potret nyata buruknya sistem kepegawaian ASN di Indonesia. Pada Selasa (09/07), Koordinator Setnas PK Pahala Nainggolan yang juga merupakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK membuka kegiatan rapat koordinasi dan monitoring pemanfaatan SIMPEGNAS yang mengundang Kepala Biro SDM dari 19 instansi pusat.

Stranas PK mendorong adanya integrasi data ASN di Biro Kepegawaian Negara (BKN) melalui satu sistem terpusat yaitu Sistem Informasi ASN (SI ASN). “Kami sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu terkait data gaji ASN yang masih belum sinkron dengan SI ASN, bahkan akan kami padankan dengan data NIK di Ditjen Dukcapil.“ jelas Pahala. Jika hal tersebut sudah terwujud, seharusnya tak ada lagi keluhan tunjangan anak yang terlambat. “Misal ada pegawai yang anaknya baru lahir, bulan depan seharusnya otomatis sudah terdata sebagai penerima tunjangan anak.”

Dari segi pencegahan korupsi, Stranas PK mendorong aksi SI ASN karena adanya potensi kebocoran keuangan negara akibat data-data ASN yang tidak sinkron dan tidak update. Masih ditemui kasus-kasus pegawai yang sudah berhenti/pensiun masih menerima gaji hingga adanya data pegawai fiktif yang gajinya juga dibayarkan.

Menurut Jumiati, Direktur BKN saat ini proses digitalisasi manajemen ASN sudah mulai diterapkan sehingga untuk proses rekrutmen tahun 2024, bagi yang dinyatakan lulus akan otomatis menerima NIP. “Proses kenaikan pangkat reguler sudah otomatis naik tanpa mengurus administrasi secara manual.” tegasnya.

Tidak hanya untuk instansi pusat, Stranas PK juga mendorong penerapan SI ASN untuk instansi di daerah. Harapannya, tidak akan ada lagi kasus seperti yang menimpa pensiunan guru di Jambi.