Stranas PK Berhasil Mengidentifikasi Triliunan Rupiah Potensi PNBP Sawit dan Tambang

Stranas PK Berhasil Mengidentifikasi Triliunan Rupiah Potensi PNBP Sawit dan Tambang

19 Juli 2024

Pemerintah terus mendorong pembenahan tata kelola sawit dan pertambangan melalui mekanisme pengenaan denda administratif terhadap korporasi yang terindikasi tumpang tindih lahan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Di sektor pencegahan korupsi, Stranas PK juga terus mendorong aksi penyelesaian tumpang tindih dengan menggunakan pendekatan Kebijakan Satu Peta/One Map Policy sejak tahun 2019.

Bersama Satgas Sawit, Stranas PK saat ini ikut berperan aktif dalam upaya percepatan pembenahan tata kelola sawit dan pertambangan dengan mengidentifikasi korporasi yang akan dikenakan denda administratif sesuai Pasal 110 A dan Pasal 110 B.

Sejak 2019, Stranas PK bersama dengan sejumlah mitra CSO diantaranya Auriga, Jikalahari, WWF, WALHI Riau, Sulawesi Community Foundation, WRI dan GIZ aktif melakukan kompilasi dan integrasi peta, perizinan dan tinjauan lapangan atas perkebunan sawit dan pertambangan yang disinyalir masuk dalam kawasan hutan.

Dalam kurun waktu belasan hingga puluhan tahun lamanya, pemerintah seolah melakukan ‘pembiaran’ atas pelanggaran korporasi yang beroperasi dalam kawasan hutan. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ada setitik harapan untuk melakukan pembenahan tata kelola sawit dan pertambangan yang melakukan pelanggaran.

Stranas PK melakukan piloting di 5 provinsi sejak 2019 dan melakukan tinjauan lapangan bersama mitra CSO dan berhasil mengidentifikasi potensi PNBP berdasarkan Pasal 110 A dan 110 B. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan data yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pasalnya, KLHK menggunakan izin lokasi dari pemohon, sementara Stranas PK menggunakan izin lokasi dari Pemda. Untuk perbedaaan data tersebut, KLHK telah menindaklanjuti dengan memasukan subyek hukum yang teridentifikasi oleh Stranas PK ke dalam SK data dan informasi.

Untuk sektor sawit, data KLHK secara nasional mengidentifikasi 2130 unit dengan luas indikatif sebesar 2,1 jt Ha dimana sekitar 365 unit dengan luas indikatif 808 ribu Ha yang dikenakan pasal 110 A, sekitar 51 unit dengan luas indikatif 33 ribu Ha yang dikenakan pasal 110 B. Sedangkan sebanyak 1714 unit dengan luas indikatif sebesar 1,2 juta Ha masih dalam proses identifikasi 110 A/110 B.

Sementara, data Stranas PK bersama mitra CSO untuk perkebunan sawit di 11 Provinsi saja berhasil mengidentifikasi 761 unit dengan luas indikatif 655 ribu Ha dikenakan pasal 110 A. Lalu, sekitar 486 unit dengan luas indikatif 217 ribu Ha teridentifikasi dikenakan pasal 110 B. Sedangkan, sekitar 1,3 juta Ha masih belum teridentifikasi subyek hukumnya.

Untuk sektor pertambangan, data KLHK secara nasional mengidentifikasi 359 unit yang berpotensi dikenakan pasal 110 B. Sedangkan, data Stranas PK berhasil mengidentifikasi 648 unit dengan luas indikatif 132 ribu Ha yang dikenakan pasal 110 B.

Dari total 1,7 triliun rupiah potensi PNBP atas pengenaan denda administratif perkebunan sawit berdasarkan Pasal 110 A, sudah sekitar 822 miliar yang berhasil ditagihkan kepada korporasi (per Mei 2024). Sementara untuk pertambangan per Juni 2024, sebanyak 92 miliar sudah berhasil ditagihkan dan dibayarkan korporasi atas pengenaan denda administratif berdasarkan Pasal 110 B. Serta masih ada potensi PNBP sebesar 55 miliar yang masih proses penagihan ke korporasi yang sudah teridentifikasi.

Selain mengawal proses percepatan penyelesaian tumpang tindih perkebunan sawit dan pertambangan dalam kawasan hutan, Stranas PK juga konsisten mendorong pembenahan tata ruang serta pemanfaatan informasi geospasial dari Portal Satu Peta untuk menyelesaikan berbagai sengketa antar Kementerian/Lembaga/Pemda akibat tumpang tindih lahan dan perizinan.