Stranas PK Bidik Sejumlah Daerah Untuk Sinergi BUMN-BUMD di Sektor Energi, Tambang dan Sampah

31 Mei 2024

Sampai dengan tahun 2023 lalu, menurut data KPK tercatat bahwa praktik korupsi yang melibatkan BUMD-BUMN mencapai 143 kasus. BUMD yang seharusnya menjadi motor penggerak malahan merongrong pendapatan daerah. Bahkan sejumlah BUMD yang kondisinya merugi pun seolah dibiarkan begitu saja, ibaratnya mati segan hidup pun tak mampu.

Adakah yang bisa dilakukan untuk mengubah kondisi ini? Mari kita bahas satu per satu

Kondisi BUMD di Indonesia dan Potensi Korupsinya

Saat ini, sebanyak 1.057 BUMD tercatat dalam data e-BUMD, namun hampir sebagian besar kondisinya merugi. Hal ini diantaranya disebabkan karena belum diterapkannya prinsip Good Corporate Governance, tata kelola manajemen yang masih kurang profesional serta masih lemahnya sistem pengawasan BUMD.

Selain itu, bukan hal yang baru bahwa pada realitanya BUMD seringkali dijadikan ‘kendaraan’ untuk memuluskan praktik korupsi oknum pejabat pemerintah daerah serta adanya tekanan kepentingan politik

Sejumlah modus korupsi pun berhasil diidentifikasi berdasarkan beberapa kasus-kasus korupsi yang melibatkan BUMD terutama di sektor perizinan dan pertambangan, diantaranya adalah pemanfaatan penyertaan modal yang tidak transparan dan akuntabel, penyuapan untuk melancarkan proyek, pemanfaatan dana CSR yang berindikasi korupsi (gratifikasi) serta pengambilan keputusan yang kurang transparan dan akuntabel. Bahkan, pada praktiknya sektor pertambangan seringkali dijadikan ‘sapi perah’ sumber dana politik.

Padahal, jika melihat potensi sumber daya alam (SDA) di beberapa daerah sejumlah BUMD selayaknya memiliki potensi dan peluang untuk berkembang. Namun, ironisnya seringkali daerah-daerah yang memiliki komoditas SDA yang tinggi justru BUMD-nya mati suri bahkan ekonomi daerahnya pun memprihatinkan. Menurut data BPK tahun 2023, total kerugian negara yang dialami BUMD mencapai Rp11,34 miliar!

Dorongan STRANAS PK Untuk BUMD

Sejak tahun 2021 hingga saat ini, Stranas PK terus mendorong perbaikan tata kelola BUMD sebagai upaya pencegahan korupsi. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi, maka Stranas PK menetapkan sejumlah target capaian untuk periode aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024.

Stranas PK mendorong terlaksananya kolaborasi antara BUMN-BUMD di sektor pertambangan dan pengolahan sampah. Sektor pertambangan menjadi sektor prioritas karena merupakan yang paling rentan terjadi praktik korupsi di daerah. Sementara, untuk sektor pengolahan sampah Stranas PK menekankan prinsip sekali dayung dua tiga pulau terlampaui dimana permasalahan sampah teratasi dan BUMD diberdayakan dalam mengolah energi terbarukan.

Beberapa kasus korupsi di BUMD seringkali melibatkan manipulasi keuangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah. Penguatan tata kelola perusahaan dan transparansi menjadi kunci untuk mengurangi risiko korupsi di tubuh badan usaha milik pemerintah ini.

Salah satu usaha yang dilakukan Stranas PK untuk mendorong target agar BUMD dapat menjadi soko guru perekonomian di daerah dan mendapatkan keuntungan dari operasi usahanya adalah dengan mensinergikan dan mengkolaborasikan antara BUMD dengan BUMN dengan kerjasama yang saling menguntungkan yang pilotingnya dilakukan dengan BUMN sektor Tambang (dibawah holding MIND ID) seperti PT. ANTAM dan PT Bukit Asam serta BUMN sektor energi seperti PLN dan SIG yang bekerjasama dengan BUMD di daerah dimana BUMN tersebut beroperasi, antara lain:

1. Sektor Pertambangan dan Energi

PT. Antam dengan BUMD Halmahera Timur, PT. Perdana Cipta Mandiri di bidang Pengangkutan Bijih Nikel
PT. Antam dengan BUMD Konawe Utara, PT. Konasara di bidang Pengangkutan Bijih Nikel
PT. Bukit Asam dengan BUMD Sumatera Selatan, PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel di bidang Pengangkutan Batubara (yang statusnya masih berproses saat ini)

2. Sektor Pengolahan Sampah

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan Pemkab Sleman
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan Pemkab Magelang
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan Pemkab Temanggung
PT Semen Tonasa Tbk dengan Pemkab Pangkajene Kepulauan
PLTU Jeranjang dengan UPTD TPA Sampah Regional di Lombok Nusa Tenggara Barat
PLTU Labuan dengan BUMD Berkah Maju di Kabupaten Pandeglang