Stranas PK Blak-blakan Percepatan SIPD

Stranas PK Blak-blakan Percepatan SIPD

Bertempat di auditorium KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Stranas PK memfasilitasi diskusi antar direktorat di Kementerian Dalam Negri, Kamis (19/1) pagi. Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan visi terkait langkah-langkah penyempurnaaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sekaligus menidaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ. Diskusi internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ini dimaksudkan agar memudahkan penerapan SIPD di daerah-daerah.

Tim Stranas PK yang hadir adalah kedua koordinator harian Stranas PK, Niken Ariati dan Zil irvan, serta tenaga ahli Stranas PK untuk aksi integrasi penganggaran pusat dan daerah, Fridolin Berek.

Agenda dari pertemuan pada Kamis pagi itu adalah: menyamakan langkah menjawab surat edaran Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri, membangun jawaban yang sama untuk disampaikan ke daerah, menyepakati bahwa pembangunan sistem adalah di Pusdatin, yang di dalamnya masing-masing direktorat jenderal membangun proses bisnis dalam direktoratnya sesuai kewenangan yang ada, menyepakati pelayanan yang diberikan oleh SIPD-RI Kemendagri, dan membangun time frame, migrasi dari monolitik ke microservices.

Integrasi perencanaan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu aksi dari Stranas PK di 2021-2022 dan kembali menjadi aksi di 2023-2024. Selama 4 tahun aksi ini digulirkan, aksi ini memang seolah-olah jalan di tempat dan belum rampung 100 persen untuk diterapkan menjadi aplikasi umum. Aksi ini mulai menunjukkan titik terang pada awal Juli 2002 lalu, ketika Stranas PK memfasilitasi pertemuan antara Kemendagri dan BPKP untuk menggabungkan SIPD dan SIMDA.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2022 mulai dibahas kerangka penggabungan SIPD dan SIMDA. Stranas PK kemudian mendorong upaya penggabungan SIPD dan SIMDA melalui assessment teknologi bersama Pusilkom UI. Hasil assessment ini kemudian disampaikan dalam webinar bersama seluruh kepala daerah pada tanggal 24 Nov 2022. Point utama hasil assesment ini menyatakan bahwa penggabungan dua aplikasi yang melayani satu fungsi yang sama tidak bisa dilakukan.

Webinar bersama Seluruh Kepala Daerah pada tanggal 24 November 2022

SIMDA disarankan utk diubah menjadi CACM yang akan mengakses data dr SIPD (CACM on top of SIPD) untuk memenuhi tugas pengawasan. Pada kesempatan itu pula disampaikan bahwa SIPD perlu didukung dan disempurnakan menjadi aplikasi umum berbagi pakai. Hingga akhirnya bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 10 Desember 2022, Stranas PK menyelenggarakan webinar soft launching SIPD untuk aplikasi umum.

Soft Launching SIPD sebagai Aplikasi Umum pada Hakordia, 10 Desember 2022

Akan tetapi, pada kenyataannya mengubah sistem yang ada dengan SIPD masih menemukan jalan yang berliku. Masih banyaknya sistem antardirektorat jenderal di Kemendagri adalah bahasan utama di pertemuan Kamis pagi tersebut karena seolah-olah di lapangan terdapat 3 (tiga) SIPD yang membingungkan pengguna di daerah.

Stranas PK mendorong penyelesaian sistem ini dan menekankan bahwa Stranas PK bukan meng-“endorse” aplikasi , melainkan mendorong agar integrasi data dari pusat ke daerah bisa segera berjalan.

Pertemuan juga menekankan untuk segera menemukan titik temu antardirektorat di Kemendagri agar tidak membingungkan daerah sebagai pengguna sistem. Pertemuan akan dilanjutkan kembali dan direncanakan akan diselenggarakan pada minggu terakhir di bulan Januari 2023. Hingga kamis siang, belum didapatkan titik temu penyelesaian sistem yang tidak membingungkan daerah.