Stranas PK Dorong Perbaikan Manajemen COI di MA, Cegah Terulangnya Kasus Makelar Peradilan

Stranas PK Dorong Perbaikan Manajemen COI di MA, Cegah Terulangnya Kasus Makelar Peradilan

19 Nov 2024

Hingga saat ini, masih menjadi perbincangan panas di tengah masyarakat atas terbongkarnya kasus dugaan suap oleh eks pejabat MA (Mahkamah Agung) Zarof Ricar dengan hasil sitaan yang cukup fantastis. Dari kediaman tersangka, pihak berwajib menyita uang tunai dalam pecahan beberapa mata uang senilai hampir 1 triliun rupiah dan emas batangan seberat 51 kg!

Hal ini merupakan bukti nyata buruknya pengelolaan COI (conflict of interest)/konflik kepentingan di lingkungan lembaga penegak hukum, dalam hal ini di Mahkamah Agung. Sejak tahun 2023, Stranas PK sudah mendorong perbaikan dalam hal manajemen COI di MA namun hingga saat ini masih berproses.

Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ternyata mempunyai atau diduga mempunyai kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Ada 3 jenis konflik kepentingan, yaitu konflik kepentingan potensial, konflik kepentingan aktual, dan konflik kepentingan yang dipersepsikan. Adapun yang dimaksud dengan konflik kepentingan potensial adalah situasi dimana hakim, pejabat, atau pegawai publik yang memegang jabatan atau kewenangan pada suatu saat nanti di masa mendatang dapat dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompoknya ketika melaksanakan tugas.

Sementara yang disebut dengan konflik kepentingan aktual adalah situasi dimana hakim, pejabat, atau pegawai publik yang memegang jabatan atau kewenangan dan pada saat ini dalam posisi dapat dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas. Terakhir adalah konflik kepentingan yang dipersepsikan, yaitu situasi dimana hakim, pejabat, atau pegawai publik memegang jabatan atau kewenangan dan pada saat ini dalam posisi dipersepsikan memiliki kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas.

Sebagai upaya pencegahan korupsi, Stranas PK mendorong aksi Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana dimana salah satu targetnya adalah penguatan penerapan pengelolaan konflik kepentingan pada Kementerian/Lembaga prioritas. Salah satunya adalah Mahkamah Agung.

Stranas PK terus mendorong MA untuk menerbitkan regulasi terkait pedoman pencegahan dan penanganan konflik kepentingan dalam penyelesaian perkara. Diantaranya berupa form pernyataan/deklarasi yang menjelaskan hubungan keluarga, afiliasi sosial dan finansial. Hal ini bertujuan untuk mencegah majelis hakim dan panitera yang menangani kasus-kasus yang memiliki potensi konflik kepentingan.

Selain itu, Mahkamah Agung juga sudah memiliki Pokja (Kelompok Kerja) yang diketuai oleh H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H. M.Hum (Ketua Kamar Pengawasan MA) untuk mempercepat dan mengoptimalisasi upaya pencegahan konflik kepentingan dalam penanganan perkara di lingkungan badan peradilan. Tenaga Ahli Stranas PK Andreas N. Marbun secara aktif terus mengawal perkembangan proses pengelolaan konflik kepentingan/COI di MA.

Bahkan, ke depannya akan dikembangkan juga sistem digital pengelolaan konflik kepentingan yang akan secara otomatis memberikan rekomendasi majelis hakim dan panitera sesuai dengan data base form deklarasi yang telah disebutkan sebelumnya. Harapannya hal ini efektif mencegah adanya konflik kepentingan dan merebaknya makelar-makelar kasus yang merugikan.