Stranas PK Dorong Transformasi Digital Keuangan Daerah: SP2D Online Resmi Diluncurkan dalam SIPD RI

Stranas PK Dorong Transformasi Digital Keuangan Daerah

SP2D Online Resmi Diluncurkan dalam SIPD RI

Kamis, 17 April 2025

Jakarta, 17 April 2025 – Sebagai inisiator aksi digitalisasi keuangan daerah , hari ini Stranas PK menandai tonggak penting dalam upaya membangun tata kelola keuangan daerah yang bersih, efisien, dan transparan. Melalui peluncuran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), integritas keuangan daerah kini melangkah ke level baru.

Inisiatif ini merupakan bagian dari agenda besar Stranas PK sejak 2019, yang mendorong penggunaan SIPD sebagai sistem digital nasional untuk pengelolaan keuangan daerah — mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Kini, fitur SP2D Online hadir sebagai bentuk nyata keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan sistem pencairan dana yang real-time, paperless, dan terintegrasi langsung antara pemerintah daerah dan bank daerah (BPD)

Kolaborasi Nyata: Kemendagri dan 24 BPD Tandatangani Kerja Sama

Dalam peluncuran yang digelar di Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menandatangani Nota Kesepahaman untuk implementasi SP2D Online. Lebih lanjut, 24 BPD dari seluruh Indonesia turut meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bentuk komitmen teknis dalam mendukung pelaksanaan sistem ini.

Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor perbankan dalam mewujudkan tata kelola yang modern. Setiap BPD yang terlibat telah melalui uji coba sistem dan dinyatakan siap oleh Bank Indonesia untuk mengintegrasikan layanan mereka dengan SIPD RI.

Berikut adalah daftar 24 Bank Pembangunan Daerah yang telah menandatangani PKS SP2D Online:

1. Bank Aceh Syariah

2. Bank Lampung

3. Bank Riau Kepri Syariah

4. Bank Sumut

5. Bank Sumsel Babel

6. Bank Jatim

7. Bank Jabar Banten (BJB)

8. Bank Jateng

9. Bank Kaltimtara

10. Bank DIY

11. Bank Nagari

12. Bank Kalsel

13. Bank NTB Syariah

14. Bank NTT

15. Bank Jambi

16. Bank Kalteng

17. Bank Papua

18. Bank Sulselbar

19. Bank BPD Bali

20. Bank SulutGo

21. Bank Sulteng

22. Bank Sultra

23. Bank Bengkulu

24. Bank Maluku Malut

Manfaat Nyata bagi Daerah

Pelaksanaan SP2D Online memberikan manfaat konkret bagi pemerintah daerah: proses pencairan anggaran menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah ditelusuri. Selain itu, sistem ini mempermudah proses audit serta mengurangi potensi kesalahan administratif dan penyalahgunaan anggaran.

“SIPD Dikawal Stranas sejak 2019 lalu, sebagai salah satu aksi pencegahan korupsi. Dengan SP2D Online dalam SIPD RI, tidak hanya bicara efisiensi, tapi juga tentang memperkuat integritas. Ini adalah fondasi menuju kepercayaan publik yang lebih besar ” tegas Didik Mulyanto Koordinator Harian Stranas PK.

SP2D Online: Dari Aksi Stranas ke Implementasi Nasional

Sejak SIPD ditetapkan sebagai Aplikasi Umum Nasional pada 2023 dan diwajibkan untuk 546 pemerintah daerah mulai 2024, Stranas PK terus memantau dan mendukung adopsi sistem ini sebagai bagian dari aksi pencegahan korupsi. SP2D Online adalah salah satu contoh konkret bagaimana aksi Stranas PK bertransformasi menjadi kebijakan nasional yang implementatif.

Dengan peluncuran ini, Stranas PK mendorong agar lebih banyak pemerintah daerah segera menyusul untuk mengadopsi SP2D Online dan menjalin kerja sama dengan BPD setempat.

Membangun Indonesia yang Lebih Akuntabel

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah bukan hanya soal teknologi, tapi soal membangun sistem yang adil, bersih, dan transparan. SP2D Online dalam SIPD RI adalah simbol dari komitmen tersebut.