Stranas PK Fasilitasi Penanganan dan Penyelesaian Kendala Penerapan Aplikasi SIPD RI di Wilayah Jawa Timur

Tim Stranas PK memfasilitasi Rapat Rapat Koordinasi dalam rangka Troubleshooting Penggunaan Aplikasi SIPD RI di Wilayah Jawa Timur

Setelah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum melalui Keputusan Menteri PAN RB Nomor 823 tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah, maka penggunaan aplikasi SIPD RI bersifat mandatory atau wajib. Demikian penegasan oleh Tenaga Ahli Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Fridolin Berek dalam Rapat Koordinasi bersama seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Timur pada tanggal 12 Juni 2024, bertempat di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Membuka rapat ini, Plt Sekretaris Daerah Jatim Bobby Soemiarsono menyampaikan bahwa aplikasi SIPD RI sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah namun perlu terus disempurnakan, terutama pada modul penatausahaan dan akutansi pelaporan. Selain itu, mekanisme helpdesk diharapkan bisa lebih tanggap dan responsive terhadap kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah. “Bila perlu, Pemprov Jawa Timur bersedia menghibahkan peralatan berupa server kepada Kemendagri agar kendala aplikasi sering error atau down, bisa kita atasi’’ ungkap beliau

Hadir sebagai narasumber dalam rapat koordinasi ini, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi, Pusdatin Kemendagri, Yanuar Andriyana Putra, ST, MMSI dan Andri Satriajati, ST, M.Si, Analis Keuangan Pemerintah Daerah, Ahli Muda pada Subdit Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Darah, Direktorat P2KD, Ditjen Keuda Kemendagri.

Kurang lebih 250 peserta dari 38 Kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi secara antusias mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai. Secara berurutan semua Pemda Kabupaten Kota menyampaikan kendala yang dihadapi maupun saran untuk perbaikan dan penyermpurnaan modul penatausahaan dan akutansi pelaporan SIPD RI. Beberapa pemerintah kabupaten/kota yang hadir menyampaikan bahwa mereka telah menggunakan aplikasi SIPD sejak tahun 2021 ketika SIPD masih menggunakan arsitektur teknologi yang monolitich hingga kini beralih ke arsitektur teknologi microservices.

Beberapa Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa merek masih menggunakan aplikasi pendamping karena belum cukup yakin dengan modul akuntasi pelaporan pada SIPD RI. Beberapa Pemda yang masih menggunakan aplikasi pendamping untuk penatausahaan dan pelaporan, antara lain : Pemkab Banyuwangi masih menggunakan Aplikasi BIBA4 Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Gresik, menggunakan aplikasi SIPKD , Kabupaten Sidoarjo menggunakan aplikasi SIKSDA, Kabupaten Situbondo menggunakan aplikasi SIRKA, Kabupaten Lamongan menggunakan aplikasi SAKTI dan Kota Surabaya menggunakan aplikasi E-payment.

Menanggapi fenomena masih adanya Pemda yang menggunakan aplikasi Pendamping, Kabid Pengelolaan Sistem Informasi, Pusdatin menyampaikan bahwa sesungguhnya sudah lebih dari 50 % Pemda di seluruh wilayah Indonesia telah menggunakan seluruh modul dalam aplikasi SIPD RI. Hanya tersisa kurang lebih 178 Pemda yang belum sepenuhnya menggunakan seluruh modul dalam aplikasi Pemda. Namun sejalan dengan target dalam Aksi Pencegahan Korupsi yang dikawal Stranas PK, maka sampai akhir tahun 2024 dipastikan seluruh Pemda sudah harus menggunakan semua modul dalam aplikasi SIPD RI

“ Kami terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan terutama pada modul penatausahaan dan akuntasi pelaporan yang sesungguhnya dibangun ulang secara in house sejak Oktober 2023 lalu. In house artinya pengembangan modul penatausahaan dan Aklap dikerjakan langsung oleh PNS-PNS di Pusdatin meski tetap dengan bantuan tenaga ahli. Oleh karena itu, catatan dan masukan dari bapak/ibu dalam pertemuan-pertemuan seperti ini sangat kami butuhkan untuk menyempurnakan aplikasi SIPD RI. Namun perlu bapak/ibu ketahui bahwa ada manejemen release yang sudah kami sepakati dengan rekan-rekan di Ditjen Keuangan Daerah, terutama untuk modul penatausahaan dan aklap” ungkap Januar

Menambahkan penjelasan ini, Andri Satriajati, ST, M.Si, Analis Keuangan Pemerintah Daerah, Ahli Muda pada Subdit Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Darah, Direktorat P2KD, Ditjen Keuda Kemendagri menegaskan bahwa catatan dan masukan Pemda perlu dikaji agar sejalan dengan regulasi –regulasi yang ada seperti PP 71/2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“ Kami sudah menyusun BPR ( Bisnis Proses Reengginering) dengan mengacu pada regulasi-regulasi yang ada. BPR ini yang kami berikan kepada Pusdatin dalam mengembangkan fitur-fitur di aplikasi SIPD RI. Jadi semua usulan, tanggapan maupun keluhan Pemda kami tamping, kami telaah sebelum disampaikan kepada Pusdatin. Bahkan dalam pertemuan minggu lalu sudah disepakati agar sebelum tayang fitur-fitur baru, akan direviu kembali oleh Ditjen Keuda baik di Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah maupun Direktora Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, agar penyempurnaan,perbaikan atau penambahan fitur-fitur tidak berbenturan dengan regulasi di satu sisi sekaligus memudahkan atau praktis dapat digunakan oleh Pemda sebagai user utama SIPD” jelas Andri

Menutup seluruh rangkaian pertemuan ini, Tenaga Ahli Setnas PK , Fridolin Berek kembali menegaskan bahwa Stranas PK terus memantau dan mendorong agar semua Pemda dapat menggunakan seluruh modul pada aplikasi SIPD RI di tahun 2024.

“Salah satu target dalam pelaksanaan Aksi PK 2023/2024 adalah 100 % penggunaan modul penatausahaan dan pelaporan oleh semua Pemda. Artinya fitur-fitur pada kedua modul ini sudah harus lengkap dan sudah harus bisa digunakan oleh seluruh Pemda , paling lambat Desember 2024. “tegas Frido

Mengamini penegasan ini, Kabid Pengeloalan Sistem Informasi Pusdatin Kemendagri menyampaikan bahwa seluruh fitur pada modul penatausahaan sudah akan rampung di bulan Juli 2024. Ia juga menyampaikan bahwa sejak bulan Juni 2024 , Pusdatin menyelenggarakan ToT untuk Pemerintah Daerah bertempat di Lantai 2, Gedung B Kementerian Dalam Negeri

“Kami menyelenggarakan ToT, khusus untuk pengelolan keuangan baik bidang anggaran, penatausahaan dan perbendaharaan, agar memahami probis dan teknis penggunaan modul-modul tersebut di aplikasi SIPD RI. Pemda tinggal mengirimkan surat ke Pusdatin, nanti kami jadwalkan pelatihannya. Maksimal peserta pelatihan 15-20 orang saja karena ruangan terbatas. Pelatihan ini gratis bagi Pemda namun perjalanan dinas ke Jakarta ditanggung oleh masing-masing Pemda.Melalui ToT ini rekan-rekan di BPKAD akan lebih paham secara teknis sehingga bisa membantu menjawab dan membantu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD” ungkap Januar

Terkait harapan agar helpdesk SIPD lebih sat-set, dijelaskan pula bahwa saat ini telah dibuat tim helpdesk regional. “Semua Pemda sudah kami kelompokkan ke dalam 5 regional. Oleh karena itu, pertanyaan, keluhaan dan saran bisa disampaikan melalui desk masing-masing regional yang bekerja 24 jam.”

Pada kesempatan ini pula, secara live Tim Pusdatin Kemendagri menunjukkan hasil troubleshoot atas berbagai keluhan dan kendala yang dihadapi Pemda. Secara langsung ditunjukan pula beberapa pertanyaan Pemda yang diajukan pada pukul 09.00 terselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam. Dari seluruh Pemda yang hadir, semuanya mengatakan telah mengetahui adanya desk regional yang disampaikan oleh Pusdatin Kemendagri. Pertanyaan maupun complain juga disampaikan melalui desk regional tersebut. Ada yang sudah terselesaikan, namun ada yang masih terselesaikan.

Ke depan, diharapkan manejemen helpdesk ini menjadi lebih baik, bisa bekerja sat-set seperti yang diharapkan oleh seluruh Pemda yang hadir dalam rakor koordinasi ini.