Stranas PK Gandeng BPKP dan LKPP Siapkan Sistem Audit Pengadaan Barang/Jasa Elektronik

Stranas PK Gandeng BPKP dan LKPP Siapkan Sistem Audit Pengadaan Barang/Jasa Elektronik

5 April 2023

Panduan/pedoman audit dari BPKP serta fitur audit elektronik e-purchasing harus segera tersedia karena K/L dan provinsi pelaksana aksi harus menunggu kedua tools ini untuk dapat melaksanakan audit.

Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan penyedia barang/jasa dari sektor UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) melalui metode e-purchasing. Hal ini ditujukan untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri serta membuat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih cepat, efektif, efisien dan tercatat.

Aksi pencegahan korupsi yang dikawal Stranas PK tahun 2023-2024 terkait pengadaan barang dan jasa salah satunya melalui peningkatan efektivitas audit e-purchasing yang akan dilakukan oleh 11 kementerian yang memiliki anggaran atau proporsi pengadaan e-purchasing yang besar tahun 2022 dan juga 34 provinsi.

Pada Rabu (05/04), Stranas PK menggelar diskusi teknis pelaksanaan aksi tersebut bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta. Koordinator Harian Stranas PK Zil Irvan Rusli membuka agenda diskusi dengan memberikan gambaran umum mengenai Stranas PK. Sementara itu, gambaran mengenai pelaksanaan dan target aksi Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektivitas Audit disampaikan oleh tenaga ahli Stranas PK Ikak Pratiastomo dan Karina Jonatan.

BPKP yang diwakili oleh Raden Murwantara dan Raden Bimo Gunung Abdulkadir menyambut baik ide audit PBJ elektronik khususnya e-purchasing. BPKP menyampaikan saat ini telah memiliki sistem audit digital forensic, maka perlu didetilkan audit PBJ elektronik yang dimaksud termasuk menyusun metodologi audit serta strategi sosialisasi kepada SDM yang akan melakukan. Menurut Patria Susantosa, Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP, sistem audit sudah tersedia, namun terbatas pada transaksi non-purchasing seperti tender dan metode lainnya. Tools untuk audit PBJ e-purchasing bisa dilakukan dengan menambah fitur pada platform e-katalog.

Audit PBJ elektronik e-purchasing semakin dibutuhkan setelah adanya simplifikasi proses penayangan target di katalog, dari 9 langkah menjadi 2 langkah, sehingga proses audit tidak hanya di akhir tapi bisa saja dilakukan di tengah-tengah proses pengadaan.

Tenaga ahli Karina Jonatan pun menegaskan bahwa panduan/pedoman audit dari BPKP serta fitur audit elektronik e-purchasing harus segera tersedia karena K/L dan provinsi pelaksana aksi harus menunggu kedua tools ini untuk dapat melaksanakan audit. Hasil audit tersebut juga penting agar bisa digunakan untuk perbaikan sistem e-purchasing.