Stranas PK Gandeng Direktorat Jenderal Tata Ruang Benahi Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2023

Stranas PK Gandeng Direktorat Jenderal Tata Ruang Benahi Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2023

Salah satu yang didorong dalam aksi pencegahan korupsi tahun 2023 oleh Stranas PK adalah aksi kebijakan satu (one map policy). Pada Rabu (11/01/23) lalu, tim Stranas PK mendatangi Direktorat Jenderal Tata Ruang untuk melakukan pembahasan aksi percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi maupun Kabupaten/Kota di tahun 2023.

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Tata Ruang Gabriel Triwibawa menyampaikan beberapa kendala terkait anggaran penyusunan RTR di daerah. "Dari target penyelesaian 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) saat ini realisasinya masih jauh dari target.", jelas Gabriel.

Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati menanggapi pernyataan Direktur Jenderal Tata Ruang dengan bersama-sama menyusun strategi untuk percepatan penyusunan dan penetapan RDTR untuk kemudian diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Koordinasi lintas sektor akan segera dilakukan dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.Selain itu, Niken juga memaparkan terkait aksi-aksi pencegahan korupsi yang dijalankan Stranas PK untuk tahun 2023-2024.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan salah satu kementerian pelaksana dalam aksi pencegahan korupsi ahun 2023-2024. Koordinator Harian Stranas PK mengajak Kementerian ATR/BPN khususnya Direktorat Jenderal Tata Ruang untuk bersinergi dan bekerjasama untuk mendorong pembenahan rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota di tahun 2023-2024.