Stranas PK Ingatkan BUMD Untuk Kuatkan Pengawasan Demi Tata Kelola Yang Lebih Baik

29 September 2023

Hampir 300 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia yang merugi sementara hampir 250 BUMD tidak memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) menjadi sorotan Stranas PK dalam rapat koordinasi BUMD Seluruh Indonesia yang digelar Jumat siang di Jakarta. Stranas PK yang mendapat undangan sebagai narasumber dalam rakor menegaskan kembali pentingnya pengawasan dalam pengelolaan BUMD agar mendapat kepercayaan investor guna optimalisasi bisnis BUMD.”Kami mencatat, asset BUMD seluruh Indonesia hampir mencapai 1000 Triliun, namun dari 149 T modal disetor labanya hanya 125 T”, jelas Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati yang hadir sebagai narasumber dalam acara Jumat siang. Niken juga menyayangkan pengelolaan BUMD yang belum menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, “Banyak BUMD yang lebih banyak dewas atau komisaris ketimbang direksi, tidak mempunyai SPI sehingga pengawasannya lemah , yang berujung merugi”, tambah Niken.

Niken juga menekankan pentingnya berkolaborasi dengan BUMN untuk membuka peluang usaha BUMD. “Kami saat ini sedang mendorong BUMD dalam hal pengelolaan sampah, terutama di daerah-daerah yang memiliki masalah sampah, daripada pengelolaan sampah diserahkan kepada swasta, kenapa tidak ke BUMD untuk dikelola”, jelas Niken Ariati. Dalam hal pengelolaan sampah, sampah akan dirubah menjadi RDF (Refused Derived Fuel) atau bahan bakar jumputan padat , semacam briket yang menjadi bahan bakar untuk menggantikan batubara di industri seperti pabrik semen. Saat ini Stranas sedang melakukan penjajakan untuk bisa bekerjasama dengan Semen Indonesia Group. Selain bermanfaat dalam menyelamatkan lingkungan juga bisa membuka peluang usaha bagi BUMD dan mendapatkan keuntungan.

Niken juga mengingatkan bahwa KPK memiliki direktorat khusus yang mengawasi badan usaha, terlebih setelah munculnya Perma Nomor 13 Tahun 2016.”Untuk BUMD yang salah urus kalau dulu managernya saja , kalau berdasar Perma korporasi-nya bisa dipidana. Akan ada sangsi korporasi, bisa dibekukan atau dicabut izinnya. Saya berharap ada pengawasan yang baik , jangan terlena insentif dan harus mampu mendorong bisnis yang baik dan kompetitif”, tegas Niken.

Penguatan pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMD dan BUMD) merupakan salah satu aksi pencegahan korupsi 2023-2024 dari Stranas PK. Aksi ke-14 ini memiliki 4 output, yaitu pengembangan dan pemanfaatan e-BUMD, Penguatan pengawasan dan pengendalian internal BUMD oleh SPI, Menguatnya sistem manajemen risiko (MR) pada BUMN , serta kolaborasi/sinergisitas Kerjasama BUMN dan BUMD.