Stranas PK Jadikan Kabupaten Buleleng Sebagai Salah Satu Piloting Aksi Perencanaan-Penganggaran di Wilayah Bali Tahun 2023-2024

Stranas PK Jadikan Kabupaten Buleleng Sebagai Salah Satu Piloting Aksi Perencanaan-Penganggaran di Wilayah Bali Tahun 2023-2024

27 Maret 2023

Stranas PK menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai salah satu daerah piloting karena sudah menjalankan SIPD sejak tahun 2020.

Telah dikawal sejak 2019, aksi pencegahan korupsi melalui percepatan pelaksanaan integrasi perencanaan-penganggaran kini memasuki babak baru. Selama periode tahun 2023-2024, Stranas PK mendorong Aksi Penguatan Digitalisasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan di Tingkat Pusat, Daerah dan Desa Untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Pada 15-18 Maret 2023, tim Stranas PK dipimpin oleh Koordinator Harian Zil Irvan Rusli melakukan kunjungan lapangan dalam rangka asesmen dan reviu terhadap sistem informasi perencanaan-penganggaran di Wilayah Bali. Rangkaian kegiatan dimulai dengan melakukan diskusi terkait penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) di Provinsi Bali dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Bali beserta perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Lalu, dilanjutkan dengan diskusi terkait SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan SISWASKEUDES (Sistem Pengawasan Keuangan Desa) dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

Stranas PK menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai salah satu daerah piloting karena sudah menjalankan SIPD sejak tahun 2020. Pada Kamis, 16 Maret 2023 Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mendapat giliran untuk berdiskusi dengan tim Stranas PK terkait penerapan dan reviu teknis SIPD, SISKEUDES dan SISWASKEUDES bersama Bappeda, BPKAD dan perwakilan 5 pemerintah desa di Kabupaten Buleleng. Sejumlah perangkat desa mengapresiasi penerapan sistem tersebut yang tentunya mempermudah kegiatan perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Namun, mereka juga mengeluhkan sejumlah kendala teknis terkait pengoperasian sistem-sistem tersebut diantaranya:

Penyederhanaan Input Pokir DPRD pada SIPD
Menu monitoring, pengendalian dan evaluasi belum aktif
Menu analisis perencanaan belum tersedia di SIPD
Kendala teknis mulai dari sistem yang down, error saat menyimpan/mengedit, akun yang bisa masuk tanpa diverifikasi Bappeda hingga respon helpdesk yang lambat.

Pada kesempatan ini, sejumlah perwakilan pemerintah desa pun memberikan usulan untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan 26 aplikasi yang saat ini harus diinput serta mereka juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat mengakomodir adanya pengintegrasian aplikasi Siskeudes dengan aplikasi non keuangan untuk penyempurnaan sistem tata kelola desa ke depannya.

Setelah mendapatkan gambaran terkait penerapan SIPD, SISKEUDES dan SISWASKEUDES di level pemerintah kabupaten, tim Stranas PK juga melakukan observasi lapangan dan reviu teknis di Desa Baktiseraga dan Desa Kubutambahan.

Pada Jumat siang (17/03/23), tim Stranas PK menyambangi Kantor Desa Baktiseraga Kabupaten Buleleng Bali untuk berdiskusi terkait pemanfaatan SISKEUDES dan SISWASKEUDES Terlepas dari berbagai kendala yang ada, tak mengherankan jika desa Baktiseraga seringkali dijadikan desa acuan oleh sejumlah desa-desa di Indonesia. Bahkan, dengan digitalisasi sistem, pemerintah desa Baktiseraga memiliki data perencanaan-penganggaran yang baik. Tenaga ahli Stranas PK Fridolin Berek menyampaikan bahwa merupakan cita-cita Stranas PK untuk bisa mewujudkan akuntabiltas pengelolaan keuangan desa serta pengintegrasian sistem pengawasan desa secara terpadu.

Selain desa Baktiseraga, tim Stranas PK juga mengunjungi Kantor Desa Kubutambahan untuk melakukan observasi lapangan terkait perencanaan pembangunan dan pengawasan di tingkat desa. Lagi-lagi, permasalahannya kurang lebih sama, yaitu berbagai kendala teknis yang menghambat penerapan sistem.