Stranas PK Kawal Penertiban Sengketa Rumah Negara di Lingkup RSJ dr Soeharto Heerdjan

1 September 2023

Tahun 2023-2024, Stranas PK mendorong aksi penataan aset tetap pemerintah pusat karena realitanya masih banyak aset negara yang statusnya dikuasai/dimiliki pihak yang bukan semestinya dan kondisinya yang rusak atau terbengkalai. Salah satunya adalah aset-aset milik Kementerian Kesehatan.

Pada Selasa (29/8), tenaga ahli Stranas PK MZ Abidin menyambangi RSJ dr Soeharto Heerdjan di Grogol Jakarta Barat untuk membahas status terkini dan upaya penertiban pemanfaatan aset tetap di lingkup rumah sakit tersebut. Tim Stranas PK diterima oleh jajaran Direksi RS yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama dr. Desminarti, Sp.KJ MARS beserta perwakilan dari Inspektorat II Itjen Kemenkes, Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Biro BMN Setjen Kemenkes dan Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Pihak RS membeberkan kondisi terkini total 59 rumah dinas (Rumah Negara Golongan I) di lingkup RSJ dr Soeharto Heerdjan dengan sejumlah permasalahan yang berhasil diidentifikasi diantaranya sengketa dengan 23 penghuni yang merupakan keluarga pensiunan serta adanya 14 KK penghuni yang menempati bangunan rumah tanpa izin di atas lahan kosong milik pihak rumah sakit.

Upaya penertiban dari pihak rumah sakit pun sudah pernah dilakukan sejak beberapa tahun belakangan, diantaranya dengan mengirimkan surat pemberitahuan dan peringatan sebanyak 2 kali. Namun, hasilnya nihil, bahkan terjadi perlawanan yang cukup keras dari sejumlah penghuni.

Selain itu, setelah melakukan peninjauan langsung di lapangan, terlihat sejumlah rumah sudah mengalami perubahan bentuk aslinya. Pasalnya, penghuni seharusnya tidak diperkenankan untuk melakukan renovasi atau perombakan tanpa izin terhadap rumah dinas tersebut. Penghuni hanya diperbolehkan dan diwajibkan untuk merawat rumah dinas tersebut tanpa melakukan perubahan bentuk dan fungsi rumah.

Menyikapi kondisi ini, Stranas PK menegaskan untuk mendorong upaya penertiban. Dari hasil diskusi bersama pihak Direksi RSJ dr Soeharto Heerdjan beserta sejumlah instansi terkait yang hadir maka disepakati 3 rekomendasi rencana tindak lanjut, yaitu;

Melakukan koordinasi untuk upaya penertiban dengan Pemda DKI setempat sesuai regulasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.
Melaporkan ke Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes atas permasalahan rumah negara di lingkungan RSJ dr Soeharto Heerdjan dan permohonan penyelesaiannya.
Terhadap 14 bangunan rumah tanpa izin akan diupayakan pemanggilan melalui Kepolisian setempat dengan berkoordinasi dengan Kemenkes.

Stranas PK bersama pihak Itjen Kemenkes akan memantau dan mengawal perkembangan atas permasalahan ini secara berkala. Harapannya, upaya penertiban ini dapat diterapkan juga pada kasus-kasus sengketa rumah negara serupa.