Stranas PK Masih Temukan Tumpang Tindih Perizinan di Kawasan IKN!

4 Juli 2023

Dalam rangka monitoring pelaksanaan Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta periode tahun 2023-2024, Stranas PK bertolak ke Kalimantan Timur pada 20-23 Juni 2023 lalu. Salah satu target capaiannya adalah status kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) clean and clear, sehingga dilakukanlah koordinasi dan kunjungan lapangan terkait ketidaksesuaian perizinan sawit, tambang dan kehutanan di kawasan IKN.

Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan Tim Stranas PK, beberapa temuan di kawasan IKN adalah sebagai berikut:
1. Perizinan perkebunan sawit di IKN
    a. Adanya perkebunan sawit dalam kawasan hutan: Hutan Produksi dan Tahura Bukit Soeharto
    b. Tumpang tindih perizinan perkebunan sawit dengan perizinan di bidang kehutanan
    c. Tumpang tindih perizinan perkebunan sawit dengan perizinan di bidang pertambangan
2. Pertambangan di IKN
    a. Kegiatan pertambangan dalam Kawasan Hutan Tahura Bukit Soeharto
    b. Kegiatan pertambangan dalam Kawasan Hutan Produksi tanpa perizinan di bidang kehutanan
    c. Kegiatan pertambangan di areal penggunaan lain (APL) tanpa Perizinan di bidang pertambangan
    d. Tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan dengan perizinan/HGU sawit
3. Perizinan kehutanan di IKN - Perizinan di bidang kehutanan di luar kawasan hutan

Temuan tersebut langsung dikoordinasikan dengan Otorita IKN, dalam hal ini Deputi bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Otorita IKN menyambut baik kolaborasi yang akan dilakukan Tim Stranas PK untuk membenahi perizinan perkebunan sawit, pertambangan dan kehutanan. Saat ini Otorita IKN sedang menyiapkan kerangka regulasi untuk mekanisme penyelesaian dan berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Tim Stranas PK beserta tim dari Badan Informasi Geospasial (BIG) meninjau langsung ke lokasi perkebunan sawit di sekitar kawasan IKN dan didapati fakta terjadinya tumpang tindih perizinan perkebunan sawit di kawasan hutan. Pihak perusahaan masih operasional dan berdalih belum ada perintah penghentian dari Otorita IKN. Selain itu, tim juga meninjau pertambangan ilegal di sekitar Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang masuk ke dalam kawasan IKN.

Permasalahan seperti ini tentunya merugikan negara dan menimbulkan celah potensi praktik korupsi, oleh karena itu Stranas PK mendorong Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta pada periode tahun 2023-2024. Untuk Otorita IKN, Stranas PK merekomendasikan sejumlah rencana tindak lanjut diantaranya:

Identifikasi perizinan dan kegiatan pertambangan (tutupan areal tambang terbuka)
Identifikasi perizinan kehutanan dan kegiatan pemanfaatan hutan (tutupan hutan tanaman industri)
Identifikasi perizinan perkebunan sawit, hak guna usaha, tutupan sawit
Konsolidasi data perizinan lintas sektoral
Penyusunan peta permasalahan perizinan, konsesi, hak atas tanah, kawasan hutan dan tata ruang
Penyusunan rule base penyelesaian permasalahan
Penyelesaian permasalah tumpang tindih dan atau ketidaksesuaian perizinan dan pemanfaatan ruang

Sementara, menyikapi temuan tambang ilegal di kawasan IKN, Stranas PK akan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) untuk memberikan sanksi kegiatan pertambangan tanpa perizinan di luar kawasan hutan serta mempercepat penyelesaian permasalahan tumpang tindih kegiatan pertambangan dengan izin/hak guna usaha perkebunan sawit.

Adapun rekomendasi rencana tindak lanjut untuk KLHK di antaranya adalah pemberian sanksi atas kegiatan pertambangan maupun perkebunan sawit tanpa perizinan kehutanan dalam kawasan hutan.

Tim Stranas PK juga akan mendorong koordinasi lintas sektor dan diharapkan dapat mendorong percepatan penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang di kawasan IKN jelang momentum pembangunan dan perpindahan ibu kota.