Stranas PK Memberi Waktu 2 Minggu Pada Pelaku Usaha di Banyuwangi Untuk lapor SIPT

3 Oktober 2023

Para Pelaku Usaha di Banyuwangi mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pelaporan daftar muatan (manifest domestic) perdagangan antar pulau yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal perdagangan dalam negri Kementerian Perdagangan. “Pelaporan manifest domestik penting karena termasuk tolak ukur dalam pembenahan di pelabuhan”, jelas Febriyantoro, tenaga ahli aksi reformasi tata kelola pelabuhan yang menjadi narasumber dalam bimtek Senin siang.

Febriyantoro menghimbau kepada seluruh pelaku usaha yang hadir untuk segera mengisi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT). Pelaku usaha di Banyuwangi diberi waktu selama 2 minggu kedepan untuk segera mengisi SIPT. “Kalau sampai 2 minggu kedapan belum lapor, maka tidak akan diberikan layanan. Pemerintah perlu tau apa yang dibawa , dari mana mau kemana”, tegas Febriyantoro.

Seperti diketahui bahwa pelayaran domestik rawan penyelundupan karena biasanya yang dilaporkan adalah general cargo tanpa merinci jenis barangnya. Sampai saat ini masih sulit mencari data manifest barang non-peti kemas (domestik). Dengan pelaporan melalui SIPT milik Kementerian Perdagangan , jenis barang akan diketahui. Data SIPT akan terhubung dengan sistem milik perhubungan laut Inaportnet. Dengan melapor SIPT, penguasaha akan mendapat nomor registrasi yang akan digunakan untuk terbitnya shiping instruction dan Surat Persetujuan Berlayar.

Manfaat dari manifest domestik adalah memperlancar arus barang dan menjaga stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) dan untuk akurasi data, misalnya komoditas yang diangkut tergolong barang berbahaya karena terkait dengan keselamatan pelayaran dan pengangkutan.

Febriyantoro juga mengingatkan bahwa seluruh proses adalah gratis dan tanpa harus mendatangi masing-masing kementerian pemberi palayan di palabuhan.” Buka portal INSW, cukup satu portal bisa mendapat layanan beberapa kementerian. Kita minta jangan datang ke kantor layanan pemerintah, semuanya online. Kalau ada yang minta tatap muka, lapor ke Stranas PK atau bisa melalui Jaga Pelabuhan milk KPK. Kami tunggu dalam 2 minggu agar seluruh pengusaha lapor daftar muatan pada SIPT Kementerian Perdagangan. Akan ada sanksi bagi pengusaha yang belum lapor SIPT karena Stranas telah bekerjasama dengan Ditjen AHU”, tambah Toro.

Pembenahan manifest domestik merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola perdagangan antar pulau yang merupakan salah satu output dari aksi reformasi tata kelola pelabuhan 2023-2024.