Stranas PK Minta 14 Pelabuhan Segera Tuntaskan ‘Pekerjaan Rumah’ Penerapan NLE Tahun 2022!
27 Maret 2023
Kawasan pelabuhan merupakan sentra mobilisasi logistik dan transportasi orang yang dianggap rawan praktik korupsi. Sebagai pintu gerbang suatu negara atau antar daerah, kawasan ini dinilai belum menerapkan tata kelola pelayanan yang bersih dan berintegritas. Selain itu, birokrasi layanan pelabuhan yang rumit dan berbelit serta tidak terintegrasi telah menyebabkan biaya logistik yang mahal dan ketidakpastian waktu layanan bagi para pengguna jasa di kawasan pelabuhan.
Stranas PK sudah mengawal aksi pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem dan digitalisasi di kawasan pelabuhan sejak 2021 dan kini telah memasuki periode baru, yaitu Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan untuk tahun 2023-2024. Aksi ini bertujuan untuk menyederhanakan tata kelola kelembagaan di pelabuhan sehingga dapat memberikan kepastian waktu layanan dan mengurangi tingginya biaya logistik saat ini.
Pada Senin (27/03/2023), tenaga ahli Stranas PK Febriyantoro mengikuti rapat koordinasi implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) di level Eselon I Kementerian/Lembaga pelaksana aksi pencegahan korupsi yang diadakan di Kantor Pelindo, Tanjung Priok, Jakarta. Hadir sebagai pimpinan rapat adalah pejabat Eselon I dari Kementerian/Lembaga stakeholders pelabuhan diantaranya Staf Ahli bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Sahat Manaor Panggabean, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Subagiyo, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan Muhri, Direktur Pengelola Pelindo Putut Sri Muljanto, Plh. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi dan Atong Soekirman Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
Pada kesempatan ini, Febriyantoro menegaskan kembali untuk stakeholders di 14 pelabuhan yang menjadi piloting aksi Stranas PK periode lalu untuk menuntaskan beberapa ‘pekerjaan rumah’ terkait implementasi NLE, yaitu:
Manifest domestic yang merupakan satu pekerjaan rumah yang alot sejak April 2022, terutama catatan khusus untuk Kementerian Perdagangan yang diharapkan bisa mempercepat proses utilitas karena akan dikoneksikan dengan sistem inaportnet terkait shipping instruction.
Penerapan sistem pembayaran single billing baru di 6 pelabuhan saja.
Implementasi Terminal Booking System di Tanjug Priok harus disegerakan karena akan diterapkan oleh pelabuhan lainnya.
Kementerian Perhubungan diharapkan tidak lagi menggelar rapat koordinasi khusus terkait kedatangan/keberangkatan kapal karena sudah terdigitalisasi melalui sistem.
Pentingnya stakeholder yang menjadi lead di pelabuhan seperti Kepala Bea Cukai untuk bersinergi dengan Kepala KSOP untuk penerapan NLE.
Stranas PK meminta seluruh catatan atas pekerjaan rumah pada pelaksanaan aksi pencegahan korupsi periode 2021-2022 bisa rampung segera di awal tahun ini agar pelaksanaan aksi periode 2023-2024 bisa segera gas pol!
