Stranas PK Minta Bupati Kampar Tindak Tegas Perusahaan Perkebunan Sawit Bandel

10 Agustus 2023

Stranas PK, Kampar Riau (8/8/23) - Sudah sekitar 5 tahunan, masalah perizinan perkebunan sawit di Riau tak kunjung rampung, salah satunya yang cukup alot dan lambat progressnya adalah di Kabupaten Kampar. Hal ini disampaikan oleh tenaga ahli Stranas PK Muhammad Isro Senin pagi (07/08) saat berdiskusi Pj. Bupati Kampar Muhammad Firdaus beserta jajarannya pada Rapat Percepatan Kompilasi dan Integrasi Izin Lokasi (Ilok) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kabupaten Kampar Tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan asistensi penyelesaian permasalahan perizinan perkebunan sawit di Provinsi Riau. Asistensi tahap I dilakukan di 5 Kabupaten/Kota pada September - Desember 2022 yang meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi, Siak, Pelalawan dan Rokan Hulu. Asistensi tahap II direncanakan pada Agustus – Oktober 2023 di Kabupaten Kampar, Rokan Hilir dan Indragiri Hulu.

Stranas PK dan Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Eyes on The Forest (Jikalahari, WWF Indonesia dan Walhi Riau) melakukan koordinasi dan peninjauan ke perkebunan sawit di Kabupaten Kampar pada 7-8 Agustus 2023.

Adapun beberapa permasalahan yang ada di kabupaten Kampar adalah adanya perusahaan yang tidak kooperatif, lokasi perkebunan yang berada dalam kawasan hutan, dokumen perizinan yang tidak lengkap, perbedaan ILOK dengan luasan yang dikelola, tidak adanya perpanjangan IUP oleh perusahaan serta tidak adanya peta perusahaan yang mempunyai koordinat (peta buta).

Kabupaten Kampar mendapat perhatian penuh karena memiliki jumlah perusahaan yang paling banyak dengan sejumlah permasalahan perizinan yang terbilang kompleks. Progressnya cukup lambat dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Riau. Menurut Pj. Bupati, terdapat 80 perusahaan yang tercatat memiliki SK ILOK dan 70 perusahaan yang mengantongi IUP yang harus melakukan proses kompilasi dan integrasi.

Namun, setelah dilakukan verifikasi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, didapatkan hanya 61 nama perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar dengan keterangan sebanyak 59 perusahaan yang memiliki ILOK dan diantaranya hanya 43 Perusahaan yang memiliki IUP.

Pada Selasa pagi, tim Stranas PK bersama tim gabungan dari Pemkab Kampar, BIG dan Eyes on The Forest beranjak untuk berdiskusi dan meninjau langsung ke sejumlah perusahaan perkebunan. Salah satunya adalah PT Sekar Bumi Alam Lestari yang memang sudah dikeluhkan oleh Pemkab Kampar terkait kurang kooperatifnya dalam menyelesaikan permasalahan perizinan perkebunan sawitnya. Tim Stranas PK beserta tim gabungan yang membawa surat tugas, mendapat penolakan saat ini berdiskusi dengan pihak manajemen. Pihak keamanan melarang masuk dengan alasan ada larangan dari manajemen. Aksi ping-pong antar manajemen pun terjadi ketika dihubungi oleh Tim Stranas PK. Mereka mengaku tidak mengetahui mengenai perizinan PT Sekar Bumi Lestari dan langsung mematikan telpon. Terkait kejadian ini, Tim Stranas PK akan menyurati manajemen PT Sekar Bumi Alam Lestari. Selain itu, Tim meminta agar Bupati Kampar segera memberikan peringatan terkait dengan masalah perizinan perkebunan sawit perusahaan ini.

Tim pun beranjak menuju lokasi perkebunan selanjutnya milik PT Ciliandra Perkasa dan diterima dengan baik oleh perwakilan manajemen dan berdiskusi mengenai sejumlah permasalahan perizinan perusahaan tersebut. Berdasarkan data Tim Stranas PK, dokumen perizinan perusahaan ini belum lengkap dan terdapat areal perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan. Tim Stranas PK meminta agar perusahaan segera melengkapi dokumen perizinan dan menyampaikan kepada Pemkab Kampar. Terkait sawit dalam kawasan hutan, Tim Stranas PK akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apakah perusahaan memenuhi persyaratan untuk penyelesaian melalui 110A atau 110B.

Tim akan berkoordinasi intensif dengan Pemkab Kampar untuk kelengkapan data-data perizinan seluruh perusahaan baik SK, lampiran peta maupun peta digital. Tim akan mendukung pula analisis spasial dan legal dari perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Kampar, serta mengawal proses penyelesaian sawit dalam kawasan hutan.

Bertolak dari Kampar, tim Stranas PK terbagi menjadi 2 tim untuk melakukan diskusi dengan pemkab dan peninjauan lapangan secara bersamaan di 2 lokasi berbeda, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Rokan Hilir pada Rabu-Kamis (09/08-10/08).