Stranas PK Minta Ditjenbun Serius Benahi Mekanisme Penilaian Usaha Perkebunan

19 September 2023

Perbaikan tata kelola perizinan perkebunan sawit menjadi salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong Stranas PK sejak tahun 2019 silam hingga sekarang. Adapun wilayah yang menjadi piloting aksi Stranas PK adalah Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua dan Sulawesi Barat.

Salah satu target capaian yang diharapkan bisa terlaksana hingga akhir tahun 2024 adalah penguatan pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) melalui penguatan penilai usaha perkebunan (jumlah, kapasitas), kelembagaan dan anggaran serta revisi Permentan No. 7/2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

Selasa (19/09), tenaga ahli Stranas PK Muhammad Isro mengikuti rapat pembahasan mengenai revisi Permentan 7/2009 yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Diikuti juga oleh sejumlah Kementerian/Lembaga terkait diantaranya BPKP dan KPK. “Tidak optimalnya penilaian usaha perkebunan berdampak pada buruknya tata kelola sawit di Indonesia. Masih banyak perusahaan perkebunan sawit yang dokumen perizinannya tidak lengkap dan tidak memiliki peta digital”, jelas Isro.

PUP merupakan salah satu instrumen penting dalam tata kelola sawit yang dapat digunakan untuk (1) mengetahui kinerja usaha perkebunan, (2) mengetahui kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, (3) mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi baku teknis usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja usaha perkebunan, (4) mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, (5) penyusunan program dan kebijakan pembinaan usaha perkebunan.

Setelah melalui diskusi panjang, disepakati bahwa pembiayaan untuk pelaksanaan PUP ini akan dialokasikan dari APBN/D karena merupakan tugas dan fungsi pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Selain itu, Stranas PK menilai bahwa jika pembiayaan PUP dibebankan kepada pelaku usaha, dikhawatirkan mengganggu obyektifitas penilaian dan independensi penilai. Oleh karena itu, Stranas PK mendorong implementasi PUP ini menjadi salah satu prioritas baik di tataran pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah terkait, baik dari sisi anggaran maupun kelembagaan. Pada kesempatan ini juga dibahas mengenai kebutuhan jumlah penilai usaha perkebunan beserta kualifikasinya.

Tenaga ahli Stranas PK, Muhammad Isro juga meminta agar segera diagendakan untuk diskusi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha terkait pelaksanaan PUP saat ini untuk dijadikan sebagai bahan masukan dalam pembuatan revisi Permentan tersebut.