STRANAS PK Minta Menteri Pertanian Segera Terbitkan Revisi Permentan 46/2019

25 Juni 2024

Sebagai upaya pencegahan korupsi, Stranas PK mendorong aksi pengendalian ekspor impor melalui SINAS NK (Sistem Nasional Neraca Komoditas) untuk memperbaiki dan menutup celah fraud/korupsi pada alur perizinan ekspor/impor. Saat ini, sejumlah komoditas sudah sepenuhnya masuk dalam SINAS NK. Tak hanya itu, STRANAS PK juga mendorong dihapuskannya sejumlah komoditas dari regulasi larangan dan pembatasan (lartas).

Pada Jumat (21/06) Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi yang juga merupakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan sejumlah perkembangan terkini terkait pelaksanaan aksi pengendalian ekspor impor kepada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Turut hadir juga sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga pelaksana aksi terkait diantaranya Kepala LNSW Oza Olavia, Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera serta Plh Sekjen Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto.

Pahala meminta Menteri Pertanian untuk bisa segera menerbitkan revisi Permentan 46/2019 agar bisa rampung pada September mendatang. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki regulasi untuk mendukung penerapan SINAS NK sebagai upaya pencegahan korupsi terutama dalam hal kuota impor. Tenaga ahli Stranas PK Frida Rustiani menambahkan SINAS NK akan dijadikan acuan rakortas maupun rakornis terkait penetapan kuota impor. Oleh karenanya, Kementan dinilai memiliki peranan yang signifikan. Pada kesempatan ini juga disampaikan sejumlah kendala-kendala dalam pelaksanaan aksi Stranas PK yang melibatkan Kementerian Pertanian sebagai pelaksana aksinya.

Salah satu permasalahan terkait sengkarut kuota impor adalah penerapan aturan wajib tanam bagi para pelaku usaha/importir yang mengajukan Persetujuan Impor (PI). Dimana pengawasan terhadap aturan tersebut dinilai masih minim sehingga menimbulkan celah terjadinya fraud. Contoh nyatanya adalah fenomena satu lokasi kebun bawang putih diklaim oleh lebih dari lima perusahaan sebagai lokasi pemenuhan wajib tanamnya.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Pertanian menegaskan bahwa Kementerian Pertanian akan berupaya seoptimal mungkin untuk merevisi Permentan 46/2019 serta akan menerapkan aturan wajib tanam harus sudah dilakukan terlebih dahulu sebelum pengajuan PI. Amran juga menyatakan optimismenya bisa membuka lahan seluas 60 ribu hektar agar Indonesia bisa mencapai swasembada komoditas bawang putih.