Stranas PK Minta Pelabuhan Batam Move On Dari Rapor Merah

14 September 2023

Sebagai salah satu pelabuhan yang cukup padat aktivitasnya, Pelabuhan Batam menjadi pintu utama keluar masuk barang antar pulau maupun antar negara. Oleh karena itulah, Stranas PK menjadikan Batam sebagai salah satu pelabuhan yang dipantau dan didorong untuk melakukan pembenahan.

Pada minggu lalu (07/09), tim Stranas PK beserta tim perwakilan dari Kemenkomarves, Kemenko Perekonomian dan Lembaga Nasional Single Window melakukan peninjauan lapangan di wilayah kerja KSOP Khusus Batam. Tenaga ahli Stranas PK Febriyantoro sebagai pimpinan tim kali ini diterima langsung oleh Kepala KSOP Khusus Batam M. Takwim Masuku beserta stakeholder terkait.

Berdasarkan hasil penilaian Stranas PK, saat ini Pelabuhan Batam statusnya masih memiliki rapor merah. Hal ini diakibatkan masih terganjal dan belum terselesaikannya 2 isu utama, yaitu banyaknya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang beroperasi di perairan wajib pandu dan banyaknya BUP yang bekerja sama dengan BP Batam sebagai pengelola. “Seharusnya ada evaluasi terhadap kemudahan penetapan BUP pada satu lokasi dengan mempertimbangkan persaingan yang sehat antar BUP tersebut.”, jelas Febriyantoro.

Pada kesempatan ini, Stranas PK meminta penerapan SSm Pengangkut sebagai mandatory diberlakukan di Pelabuhan Batam dengan tenggat waktu hingga 21 September mendatang. Penerapan SP2 Online ditargetkan untuk dapat dilaporkan pada 28 September yang akan datang. Sementara untuk penerapan sistem DO Online yang saat ini masih dilakukan secara manual ditargetkan untuk bisa dilaporkan penerapannya paling lambat pada minggu pertama Oktober 2023.

Pelaku usaha juga mengeluhkan masih adanya pelaporan ganda mengenai vessel domestic melalui PP FTZ dan Permendag 92 Tahun 2020 untuk penerapan SIPT. Stranas PK menyikapi hal tersebut untuk segera dibenahi dan diintegrasikan paling lambat akhir Oktober 2023.

Peninjauan Lapangan di TUKS PT McDermott

Perusahaan ini sudah beroperasi di Batam sejak tahun 1972 dengan bidang kerja jasa konstruksi minyak lepas pantai. Hingga 2024 mendatang, PT McDermott memproyeksikan akan menyerap tenaga kerja lokal sampai dengan 12 ribu tenaga kerja. Untuk pengelolaan TUKS, PT McDermott menggunakan layanan pandu tunda dari BUP PT Pelindo dan menggunakan jasa keagenan PT Asi Nusa untuk pengurusan dokumen administrasi pelayaran kapal.

Stranas PK kembali merekomendasikan untuk meminta perusahaan mengurus sendiri administrasi dokumen-dokumen pelayaran kapal di TUKS-nya untuk menghindari adanya biaya-biaya di luar kewajaran yang mengatasnamakan pungli dari instansi kepelabuhan.

Diskusi Pembenahan Pengelolaan Pelabuhan dengan BP Batam

Sekurangnya ada 6 isu yang dibahas terkait pengelolaan pelabuhan oleh BP Batam, diantaranya adalah sebagai berikut:

Perlu adanya standarisasi BUP

Alur sistem pelayanan harus mengikuti standar di pelabuhan lainnya

Evaluasi proses perizinan BUP

Perlunya penyesuaian tarif penundaan yang dinilai terlalu rendah

Transparansi dana hold pada pelayanan pandu dan tunda

Evaluasi penerapan potongan 20% dari pelayanan pandu dan tunda

Stranas PK menegaskan pentingnya standarisasi sistem terintegrasi yang digunakan oleh BUP yang bisa mengadopsi sistem milik Pelindo yang saat ini sudah diimplementasikan di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Khusus untuk BP Batam yang memiliki aplikasi BSIM, Stranas PK meminta agar segera diintegrasikan dengan Inaportnet.

Adapun hasil peninjauan lapangan Stranas PK kali ini akan secara kontinyu dipantau secara berkala untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan progress penerapannya. Dengan begitu, besar harapannya Pelabuhan Batam akan segera beralih statusnya menjadi lebih baik sesuai dengan indikator-indikator penilaian yang sudah ditentukan oleh Stranas PK.