Stranas PK Mulai Benahi Aset Negara Yang Bermasalah

Stranas PK Mulai Benahi Aset Negara Yang Bermasalah

1 Februari 2023

Dalam realitanya masih ditemui permasalahan terkait pemeliharaan aset negara, mulai dari aset yang kondisinya rusak sebelum masa manfaatnya habis, aset yang statusnya menganggur dan belum dimanfaatkan, dan sejumlah permasalahan lainnya.

Berdasarkan hasil audit BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, pemerintah mencatatkan total aset negara hingga akhir 2021 mencapai Rp11.454 triliun. Pemerintah pun menerbitkan beberapa kebijakan terkait tata kelolanya, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)/Daerah.

Akan tetapi, dalam realitanya masih ditemui permasalahan terkait pemeliharaan aset negara, mulai dari aset yang kondisinya rusak sebelum masa manfaatnya habis, aset yang statusnya menganggur dan belum dimanfaatkan, dan sejumlah permasalahan lainnya yang tentunya menimbulkan potensi kerugian negara. Oleh karena itulah, Stranas PK meluncurkan Aksi Manajemen Aset untuk didorong selama periode tahun 2023-2024.

Pada Senin pagi (30/01/23), Tenaga Ahli Stranas PK M. Zainal Abidin melakukan diskusi dengan Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Piping Supriatna beserta PPK Kemayoran dan Gelora Bung Karno terkait aksi manajemen aset. "Stranas PK akan hadir dan bertindak sebagai fasilitator untuk membenahi aset negara," tegas Abidin.

Dalam kesempatan ini, Tenaga Ahli Stranas PK menyatakan maksud aksi Stranas PK, yaitu untuk mendorong dan membenahi tata kelola aset-aset yang bermasalah. Berdasarkan hasil diskusi kali ini, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan terkait tata kelola aset, di antaranya adalah masih terdapatnya perjanjian-perjanjian kerja sama lama yang belum diperbarui dengan para pengguna aset.

Melalui Aksi Manajemen Aset, Stranas PK berharap bisa mengoptimalkan pemanfaatan aset negara serta mengurangi potensi kerugian negara akibat minimnya pengelolaan terhadap aset-aset tersebut.