Stranas PK : Pekerjaan Rumah Untuk Pelabuhan Kelas II Kendari, Laporan ditunggu dalam Seminggu!

9 Agustus 2023

Jalanan berbatu dan bergelombang menyambut kedatangan tim Stranas PK saat memasuki area Pelabuhan Kendari dalam evaluasi implementasi National Logostic Ecosystem / NLE di wilayah kerja KSOP Kendari di minggu pertama Agustus. Kondisi jalan yang tidak layak di jalur keluar masuk angkutan pelabuhan ini tentu dikeluhkan pelaku usaha, “Kami harus menyediakan budget khusus untuk perbaikan spare part karena serimg rusak karena kondisi jalan yang tak layak”, jelas wakil asosiasi logistiK Kendari. Tenaga ahli Stranas PK untuk aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan juga menanyakan kondisi jalan utama di area pelabuhan yang kondisinya makin parah, sejak terkahir kunjungan 2021 lalu. Tenaga Ahli Stranas PK meminta KSOP Kendari dan ketua Asosiasi logistik segera mencari solusi untuk perbaikan jalan tersebut.

Tak hanya kondisi jalan yang tak layak, beberapa indikator NLE di Pelabuhan Kendari juga menjadi catatan tim Stranas. Rapor hijau yang telah didapatkan Pelabuhan Kelas II Kendari, nampaknya harus menunggu revisi mengingat beberapa temuan Stranas PK dalam kunjungan ke pelabuhan kelas II ini di minggu pertama Bulan Agustus 2023 ini. “Kami telah terima laporannnya, bahwa dari 8 indikator National Logistic Ecosystem / NLE hampir semuanya 100 persen. Tapi kami ingin paham dengan definisi 100 persen ini, karena yang penting bagi Stranas adalah utilitinya. Kalau cuma diinstal dan tidak digunakan, ga ada artinya. Rapor hijau -nya sepertinya perlu kita evalausi lagi”, tegas Febriyantoro, Tenaga Ahli untuk Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Kelas II Kendari.

Seperti diketahui bahwa Pelabuhan Kendari sudah masuk dalam 14 pelabuhan piloting di Aksi Reformasi Pelabuhan 2021-2022 lalu. Di akhir periode 2022, pelabuhan Kendari memiliki rapor hijau. Sementara untuk aksi 2023-2024, total terdapat 260 pelabuhan dan 6 bandara yang menjadi target aksi pencegahan korupsi/ aksi PK.

Dari hasil peninjauan lapangan dalam rangka evaluasi implementasi NLE di Pelabuhan Kendari, sederet pekerjaan rumah menanti. Diantaranya mengoptimalkan Single Submisiion pengangkut/ SSm Pengangkut, dimana dari sekitar 60 perusahaan, baru 3 yang menggunakan SSm pengangkut. Sementara untuk SSm Karantina/ SSm QC , juga masih manual, dimana pemesanan untuk melakukan pemeriksaan karantina masih melalui aplikasi whatsaap dan belum masuk sistem. Kedua hal penting ini tentu menjadi catatan khusus dan perlu dilakukan perbaikan segera, “Saya minta laporannya dalam seminggu ini , untuk utilitas SSm Pengangkut dan SSm QC”, tegas Febriyantoro. Indikator NLE lainnya yang juga perlu ditingkatkan adalah Single Truck Identification / STID , dimana dari 300 an truk, baru sekitar separonya saja yang sudah ter-register dan memiliki ID.

Temuan lain yang menjadi catatan penting adalah masih adanya meeting berthing yang tidak selaras dengan semangat digitalisasi di pelabuhan, “Saya kecewa, tidak ada lagi rapat-rapat terkait penyandaran kapal”, tegas Febriyantoro. Seperti diketahui bahwa digitalisasi menjadi tool pencegahan korupsi dalam aksi reformasi tata Kelola pelabuhan. Dimana semua proses dilakukan secara online tanpa tatap muka antara pelaku usaha dan seluruh stakeholder pemberi layanan di pelabuhan. Hal ini memudahkan pelaku usaha dalam menggunakan layanan pelabuhan, tidak perlu mendatangi satu-persatu stakeholder untuk meminta layanan.

Pelabuhan Kelas II Kendari merupakan pelabuhan pertama yang dikunjungi dalam rangkaian evalauasi NLE di Pelabuhan piloting Stranas PK di Kawasan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara di minggu pertama Agustus 2023. Selain mengunjungi pelabuhan ,tim Stranas juga akan melakukan evaluasi di TERSUS dan TUKS di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawei Utara, terutama TERSUS dan TUKS yang terkait dengan komoditi mineral seperti nikel. Dalam aksi 2023-2024, selain pembenahan terhadap 260 pelabuhan dan 6 bandara, 1200 TUKS dan TERSUS juga menjadi target. Selain itu, terdapat pula 203 pusat logistic berikat dan 1400 kawasan berikat.

Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan 2023-2024 juga meluas, tidak hanya di dalam area pelabuhan namun dari gudang pengirim ke gudang penerima. Oleh karena itu peran pemerintah daerah sangat penting untuk sosialisasi SIPT pada pelaku usaha. SIPT adalah Sistem Informasi Perizinan Terpadu dari Kementerian Perdagangan, dimana salah satu gunanya adalah untuk mengetahui jenis dan volume barang yang disimpan dalam gudang. Data ini akan diintegrasikan dengan data menivest domestic kapal melalui sistem Inaportnet Kementerian Perhubungan. Menurut laporan dari tim Kementerian Perdagangan, belum satu pun pemilik gudang di wilayah kerja KSOP Kendari, lapor SIPT. Stranas menyarankan untuk segera melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha,” Waktunya bisa disamakan dengan sosialisasi SSm Pengangkut oleh KSOP. Saya minta KSOP dan Pemda berkoordinasi untuk bersama-sama sosialisasi demi penataan pelabuhan yang lebih baik. Saya tunggu laporannya dalam seminggui kedepan”, Tutup Febriyantoro dalam rangkaian tugas evaluasi implementasi NLE di wilayah Sulawesi Tenggara.