Stranas PK : Pencegahan Korupsi di Daerah yang Paling Ampuh , APIP yang Kuat!

15 September 2023

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi mendorong penguatan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dalam usaha pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, penguatan APIP merupakan salah satu dari 15 aksi Pencegahan Korupsi yang dirumuskan oleh Stranas PK. APIP memiliki peran penting dalam memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern pemerintahan . Disinilah pentingnya kelas jabatan inspektorat,”menpan RB sedang mengupdate kelas jabatan inspektorat. Sehingga inspektorat jangan jadi tempat buangan”, jelas Koordinator Pelaksana Stranas PK dalam Bincang Stranas PK untuk pemenuhan SDM APIP di proipinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Pahala juga menambahkan bahwa APIP seharusnya menjadi rem yang kuat,”Kepala daerah yang punya anggaran inspektorat yang kurang, jumlah orang kurang, P2UPD dan JFA kurang, ibaratnya sopir yang sengaja milih tidak pakai rem. Seperti disebutkan oleh Menteri dalam negri sebelumnya, dimana sudah darahnya miskin, PAD dikit, habis untuk belanja rutin, apa yang mau dibikin?”, tambah Pahala.

Koordinator Pelaksana Stranas PK yang juga merupakan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring ini juga menambahkan bahwa terkait dengan perencanaan dan pengaggaran di daerah semua bisa dilihat di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah / SIPD. Satu-satunya sistem yang mengintegrasikan sistem dari pusat ke daerah ini juga merupakan salah satu aksi yang didorong oleh Stranas PK, di aksinya yang ke-6, yaitu aksi Integrasi Perencaaan, Penganggaran, dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024.

Dalam kesempatan sebelumnya dalam acara di Kementerian Dalam Negeri, SIPD juga disebut Koordinator Pelaksana Stranas PK sebagai hal terbaik yang dimiliki Kemendagri selain Nomor Induk Kependudukan, “Selain NIK, SIPD merupakan peninggalan terbaik dari negri ini untuk anak cucu kita, setelah kemerdekaan”, Jelas Pahala Nainggolan. Dengan SIPD yang berbasis digital, artinya ada perubahan dalam cara kerja APIP,” Perencanaan, penganggaran, panatausahaan, dan laporan keuangan, semuanya digital. Auditor mikirnya harus beda. Digital dan bukan manual lagi”, tegas Pahala. Materi terkait audit ini merupakan salah satu materi pembaharuan modul P2UPD yang harus segera selesai tahun ini. Modul P2UPD juga akan dibuat online sehingga lebih mudah diakses tanpa harus diklat di pusat selama berbulan-bulan.

Sementara Ketua KPK, Firli Bahuri yang menjadi keynote speech dalam bincang Stranas PK tersebut juga menyebut paradigma yang salah tentang APIP, “Selama ini masih terdapat cara pandang lama di mana APIP hanya bertindak mencari sebuah kesalahan aparatur pemerintah saja. Hal ini butuh pergeseran paradigma pengawasan, APIP dituntut sebagai penjaminan kualitas, di mana ia turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah,” jelas Firli.

Pada kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, melalui Stranas PK, APIP akan diperkuat dengan empat aspek di antaranya kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, dan anggaran. Sebab, APIP menjadi tumpuan terbesar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“APIP menjadi kunci sebagai komponen utama dalam pencegahan korupsi di semua kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah. Karena peran pengawasan intern APIP pada inspektorat dapat memberikan keyakinan yang memadai dengan melakukan fungsi pengawasan di seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan,” kata Tito.

Karenanya melalui pelaksanaan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2023 – 2024, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan penguatan APIP. Penguatan ini akan menjadi bagian dari percepatan capaian Aksi PK ke 12 yaitu Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pembangunan.

Untuk capaian aspek SDM, lanjut Tito, telah dipetakan kesenjangan antara jumlah SDM APIP yang tersedia dengan jumlah yang dibutuhkan. Berdasarkan data Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, jumlah kebutuhan pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) sebagai tenaga APIP untuk seluruh provinsi/kabupaten/kota adalah sebanyak 19.023 orang.

Pemenuhan kebutuhan ini akan diserap dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) yang memiliki rerata penghasil lulusan masing-masing sebanyak 1.600 dan 1.400 orang, dengan asumsi seluruh lulusan diserap untuk memenuhi kebutuhan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) selama tujuh tahun.

Bincang Stranas PK terkait pemenuhan APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia bisa disimak selengkapnya di kanal youtube StranasPK official berikut :

https://www.youtube.com/watch?v=doxrR4S1_0g&t=8040s