Stranas PK: Penjualan Rumah Dinas Golongan III Sudah Tidak Relevan dan Harus Dihentikan!

3 Oktober 2023

Stranas PK mendorong aksi manajemen aset negara pada tahun 2023-2024 ini dan sudah melakukan kajian serta observasi lapangan di sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi piloting pelaksana aksinya. Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kemenkes dan Kemendikbud. Hasilnya cukup mencengangkan, ditemukan sejumlah fakta diantaranya praktik pengubahan status rumah negara golongan II menjadi golongan III yang notabene bisa diperjualbelikan.

Pada Senin (02/10), tenaga ahli Stranas PK M. Zainal Abidin menemui Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh untuk menindaklanjuti pelaksanaan aksi manajemen aset negara serta fakta-fakta temuan hasil kajian dan observasi lapangan Stranas PK beberapa waktu lalu.

Merujuk pada surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu No. S-4912/KN/2018 kepada Sekjen Kementerian PUPR dan surat No. S-3508/KN/2018 kepada Menteri PUPR cq Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Isinya menjelaskan bahwa pada dasarnya penjualan rumah negara gol. III sudah tidak relevan lagi dan harus segera dihentikan sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Namun, dalam praktiknya masih didapati persetujuan penjualan rumah negara gol. III tersebut oleh Kementerian PUPR. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut karena jika merujuk pada kedua surat tersebut diatas seharusnya sudah tidak ada lagi praktik penjualan tersebut setelah tahun 2018.

Selain di Kementerian PUPR, Stranas PK juga berhasil menginventarisir data penjualan rumah negara golongan III sebanyak 38 unit di Kementerian Kesehatan dan sebanyak 89 unit di Kemendikbud.

Stranas PK meminta perhatian khusus dari Inspektur Jenderal Kemenkeu atas permasalahan ini dan menekankan urgensi dikeluarkannya regulasi baru untuk menjadi dasar penghentian penjualan rumah negara golongan III oleh kementerian/lembaga.