Stranas PK : Pentingnya Berbagi Pakai Data Untuk Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat

12 Juli 2023

Peran pelaporan masyarakat sangat penting dalam upaya deteksi korupsi, oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang efektif , kolaboratif , dan saling berbagi pakai data. “Misal ada suatu keluhan, ada kecenderungan orang melapor ke semua kementerian , bahkan mereka juga lapor ke aparat penegak hukum. Sehingga satu keluhan tercatat di semua kementerian dan lembaga, disitulah pentingnya membangun proses binsis yang bisa saling berintegrasi dan berbagi pakai data”, jelas Koordinator Harian Stranas PK dalam Talkshow Optimalisasi dari Implementasi dan Capaian Target Peta Jalan SP4N-LAPOR! di 2020 – 2024. Talkshow ini merupakan rangkaian acara 2nd annual workshop : rapat koordinasi nasional SP4N – LAPOR! yang digelar oleh KemenpanRB didukung UNDP dan KOICA di Sheraton, Gandaria City Jakarta Selasa pagi. Niken juga menegaskan perlu ketegasan prosedur penanganan pengaduan masyarakat dimana ada tahapan penanganan yang jelas mulai dari penanganan pengaduan yang sifatnya kesalahan atau pelanggaran administratif, hingga level yang tinggi seperti tindak pidana.

SP4N-LAPOR! Adalah sistem umpan balik dan pengaduan publik nasional yang menangani petisi sipil untuk meningkatkan penyediaan layanan publik. Pemerintah Indonesia berusaha memperkuat kapasitas pemerintah nasional dan pemerintah daerah terpilih untuk lebih efektif menyelenggarakan SP4N-LAPOR! Untuk mengimplementasikan inisiatif tersebut, United Nations Development Program (UNDP) dan Korean International Cooperation Agency (KOICA) telah menjalin Kerjasama tripatrit dengan KemenPANRB. Pada September 2021, 5 kementerian/lembaga menandatangani MoU sebagai pelaksana dan koordinator SP4N-LAPOR! Lima Kementerian dan lembaga tersebut adalah KemenPANRB, Kemendagri,Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staff Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia.

Niken juga menambahkan bahwa Stranas PK mendorong kerja kolaboratif dan saling berbagi pakai data dalam 15 aksi pencegahan korupsi 2023- 2024. Niken mencontohkan dalam pengawasan desa , dimana terintegrasinya semua kanal pengaduan desa dengan SP4N-LAPOR! agar efektivitas pengawasan keuangan desa oleh APIP meningkat merupakan salah satu milestone dari output 4 aksi penguatan peran APIP dalam pengawasan program pembangunan 2023-2024.

Beberapa catatan terkait pemanfaatan SP4N-LAPOR1 adalah kementerian/lembaga dan Pemda tetap mengembangkan sistem penangangan pengaduan masyarakat di K/L dan Pemda karena masyarakat bebas memilih kanal pengaduan mana yang akan digunakan untuk menyampaikan laporan pengaduan. Tugas pemerintah adalah membangun proses berbagai pakai data pengaduan melalui penerapan interkoneksi atau interoperabilitas antar berbagai kanal pengaduan yang ada.

Diskusi selasa pagi juga menghadirkan Asisten deputi Transformasi Digital pelayanan Publik Kemenpan RB ; Yanuar Ahmad, Kabid Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi (FPPI) Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negri; Rega Todeak Hakim , Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, Patnuaji Agus Indarto, dan CCO Narasi serta content creator Jovial da Lopez.