Stranas PK : Sampah Teratasi dan APBD Tidak Terbebani, Perkuat Aksi Pencegahan Korupsi

6 November 2023

Pengelolaan sampah di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia masih menjadi isu krusial karena belum tertangani dengan baik. Akibatnya, pengelolaan sampah berakhir dengan pembakaran sampah terbuka hingga timbulan ataupun dibuang bebas yang akan bermuara ke laut. Pemerintah telah menerbitkan Perpres 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Pemerintah juga telah memasukan proyek infrastruktur energi asal sampah dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan proyek strategis nasional. Namun, hasil kajian KPK Tahun 2019 menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tidak berjalan dengan baik. Proyek PLTSa dibeberapa daerah yang diamanatkan dalam Perpres 35 Tahun 2018 sangat lambat progres dan realisainya. KPK telah merekomendasikan untuk merevisi Perpres 35 Tahun 2018 serta membuka alternatif lain agar tidak terbatas pada PLTsa. Salah satu opsinya adalah pengolahan sampah menjadi briket atau pellet atau bahan bakar jumputan padat sebagai co-firing di PLTU ataupun melalui Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar industri semen ataupun jenis industri lainnya. Sebagai contoh, PT Semen Indonesia (BUMN) telah menggunakan RDF sebagai bahan bakar pengganti batubara dalam produksinya.

Dengan memperhatikan kajian tersebut dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Stranas PK mendorong sinergi BUMN dan BUMD melalui pengelolaan sampah, sebagai salah satu output dalam aksi pengawasan Badan Usaha Milik Daerah . Aksi ini merupakan satu dari 15 aksi Pencegahan Korupsi 2023-202. Dasar pelaksanaan aksi salah satunya dalah berdasar rapat koordinasi nasional keuangan daerah tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negri yang menyebut bahwa perbandingan antara laba BUMD terhadap total asetnya hanya sekitar 3.05 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sebagian besar BUMD merugi. Belum optimalnya pengawasan terhadap badan usaha milik pemerintah baik BUMN maupun BUMD menimbulkan celah praktik korupsi. Sebagai upaya pencegahan korupsi, Stranas PK mendorong penguatan pengawasan badan usaha pemerintah melalui perizinanm dasar regulasi BUMN-BUMD , dan penerapan manajemen resiko.

Senin siang, 6 November 2023, Stranas PK mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktur Utama PT Semen Indonesia, Direktur Utama PT PLN Tbk, Tenaga Ahli Menteri ESDM, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati Banyumas , dan bupati/walikota terdekat dengan PLTU dan PT Semen Indonesia untuk mengetahui praktek pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai ke hilir sehingga tercipta zero waste (Studi Kasus Kabupaten Banyumas), memperoleh komitmen dari offtaker dalam pengembangan dan penerimaan hasil olahan sampah, memperoleh komitmen Pemerintah Daerah untuk penyelesaian pengelolaan sampah, sekaligus sosialisasi aki pencegahan Korupsi 2023 – 2024 terutama aksi Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan strategi yang sangat penting, karena memberikan acuan kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi, sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Pada periode ketiga ini Stranas PK telah menindaklanjuti dengan menetapkan 15 (lima belas) aksi pencegahan korupsi Tahun 2023-2024 melalui Surat Keputusan Bersama Pimpinan KPK, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan pada tanggal 20 Desember 2022. Salah satu aksi yang didorong adalah Aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD). Aksi ini dijabarkan kedalam 5 (lima) output yang terdiri dari: a) Pengembangan dan pemanfaatan e-BUMD; b) Penguatan pengawasan dan pengendalian internal BUMD oleh SPI; c) Menguatnya sistem Manajemen Risiko (MR) pada BUMN; d) Kolaborasi/Sinergisitas Kerjasama BUMN & BUMD.

Twitter: @stranas_pk

Instagram: @stranaspk_official

Youtube: StranasPK Official

Facebook Page: Stranas PK

Portal: https://stranaspk.id

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C1, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, 12940

021-25578300 ext. 8014