Stranas PK Suarakan “Korupsi, Musuh Abadi Pejuang HAM” di Manado!

Stranas PK Suarakan “Korupsi, Musuh Abadi Pejuang HAM” di Manado!

1 Agustus 2024

Stranas PK mengadakan talkshow (31/07) bertajuk Demokrasi, Pemenuhan HAM dan Pencegahan Korupsi sebagai rangkaian acara Festival HAM Bitung 2024 yang diadakan oleh Kantor Staf Kepresidenan pada 29-31 Juli 2024 di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Stranas PK membeberkan sejumlah kasus-kasus korupsi yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia diantaranya kasus korupsi tambang/sawit, praktik modus Beneficial Ownership (BO) yang mencatut data orang lain untuk menyamarkan aliran uang hasil korupsi hingga korupsi anggaran yang sangat merugikan negara dan rakyat.

Bayangkan saja, saking menggiurkannya bisnis tambang dan sawit, banyak sekali hak masyarakat yang dilanggar, mulai dari hak masyarakat adat atas kawasan hutan yang dicaplok untuk lokasi tambang/sawit, hingga korupsi menggurita seperti kasus korupsi timah yang lalu.

Sektor anggaran juga menjadi sasaran empuk para koruptor dan tak jarang juga melibatkan oknum-oknum pejabat pemerintah baik pusat maupun di daerah. Konon, yang seringkali menjadi sasaran korupsi merupakan program pemerintah seperti program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Hak masyarakat mendapatkan bantuan pemerintah demi kehidupan yang layak dan lebih baik pun terenggut akibat praktik korupsi.

Stranas PK mengemban mandat Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk menjalankan aksi-aksi pencegahan korupsi sejak tahun 2019. Kasus-kasus korupsi yang tersebut diatas menjadi beberapa aksi yang didorong sebagai jawaban untuk mencegah terjadinya korupsi serupa dengan melakukan perubahan strategis hingga merumuskan perubahan kebijakan baru.

Untuk pembenahan tata kelola sawit dan tambang, Stranas PK sudah menggunakan pendekatan One Map Policy sebagai acuan untuk membenahi tata ruang, kawasan hutan dan penerapan denda administratif bagi korporasi sawit dan tambang yang melanggar berdasarkan pasal 110 A dan pasal 110 B UU Cipta Kerja (UUCK). Stranas PK berhasil mengidentifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berdasarkan UUCK atas denda sawit yang mencapai sekitar 30,4 triliun rupiah!

Untuk pembenahan tata kelola ekspor impor, Stranas PK mendorong penerapan mekanisme SINAS NK untuk mencegah terjadinya korupsi kuota impor yang sebelumnya marak terjadi. Diantaranya komoditas pangan serta komoditas narkotika, psikotropika dan prekursor.

Di sektor anggaran, Stranas PK mendorong penggunaan SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) untuk mengawasi siklus perencanaan-penganggaran. Sehingga, bisa dilakukan tindakan pencegahan berupa pemblokiran anggaran untuk alokasi-alokasi yang dinilai berisiko terjadi korupsi.

Stranas PK juga kerap melibatkan media sebagai salah satu pengawas pemerintahan dan penyambung suara rakyat. Kali ini, Stranas PK hadir dalam podcast Tribun Manado bertajuk Korupsi, Musuh Pejuang HAM yang diadakan di kantor redaksi Tribun Manado dan disiarkan secara live melalui kanal YouTubenya. Harapannya, kelak media-media di Manado dan seluruh daerah di Indonesia dapat lebih kritis mengawasi dan ikut mengawal jalannya aksi pencegahan korupsi yang dikawal Stranas PK.