Stranas PK Targetkan 31 Segmen Batas Administrasi Segera Ditetapkan!

Stranas PK Targetkan 31 Segmen Batas Administrasi Segera Ditetapkan!

3 April 2023

Ada pun permasalahan yang melatarbelakangi belum selesainya batas administrasi adalah karena konflik kepentingan mulai dari perebutan sumber daya alam hingga unsur politis.

Terwujudnya tata ruang yang selaras di seluruh Indonesia merupakan salah satu target pelaksanaan dalam aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta yang didorong Stranas PK tahun 2023-2024. Salah satu target pelaksanaan aksi ini adalah ditetapkannya 31 segmen batas administrasi.

Pada Senin (03/04/23), tenaga ahli Stranas PK Muhammad Isro berdiskusi dan berkoordinasi dengan Plt. Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Wardani beserta jajarannya terkait pelaksanaan aksi pencegahan korupsi 2023-2024. Dalam kesempatan ini Wardani menyampaikan perkembangan proses fasilitasi penyelesaian terhadap 31 segmen batas administrasi.

Ada pun permasalahan yang melatarbelakangi belum selesainya batas administrasi adalah karena konflik kepentingan mulai dari perebutan sumber daya alam hingga unsur politis. Contohnya beberapa daerah di Sumatera seperti Tanjung Jabung Barat dengan Tanjung Jabung Timur yang masih berselisih batas wilayah karena faktor sumber daya alam di lokasi tersebut. Selain itu, beberapa daerah lainnya yang juga masih belum bersepakat terkait batas wilayah di Sumatera, di antaranya Kabupaten Nias-Kabupaten Gunung Sitoli, Kabupaten Mandailing-Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Batanghari-Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Ogan Komering Ilir-Ogan Komering Ulu Timur.

Di wilayah Sulawesi, daerah-daerah yang masih berselisih terkait batas wilayahnya antara lain Kabupaten Bulukumba-Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pangkajene Kepulauan-Kabupaten Bone, Kota Parepare-Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenrengrappang-Kabupaten Wajo, Kabupaten Konawe-Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna-Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna-Kabupaten Buton Utara.

Di wilayah Kalimantan, daerah-daerah yang masih belum menemukan kata sepakat terkait batas wilayah diantaranya adalah Kabupaten Kutai Barat-Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya-Kabupaten Mahakam Ulu. Sementara untuk wilayah Papua, ada Kabupaten Merauke-Kabupaten Boven Digoel yang masih bertikai terkait lahan kebun sawit. Selain itu, ada juga Kabupaten Mimika-Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mimika-Kabupaten Deiyai, Kabupaten Yahukimo-Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya-Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya-Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara-Memberamo Tengah dan Kabupaten Jayapura-Kabupaten Yalimo.

Tim dari Direktorat Toponimi dan Batas Daerah menyampaikan sejumlah kendala terkait proses fasilitasi yang telah dilakukan terhadap daerah-daerah yang bersengketa batas wilayahnya, di antaranya reaksi keras dari masyarakat yang berselisih maupun kurang kondusifnya pihak-pihak yang bersengketa dengan tidak menghadiri sesi pertemuan yang sudah difasilitasi oleh Kemendagri. Walau begitu, sejumlah daerah diklaim sudah hampir menemui kata sepakat.

Tenaga ahli Stranas PK Muhammad Isro kembali mengingatkan dan menegaskan untuk melakukan percepatan untuk penyelesaian batas wilayah tersebut mengingat batas administrasi menjadi salah satu “tatakan” – selain tata ruang dan kawasan hutan, yang nantinya akan digunakan dalam proses pembangunan.