Stranas PK Telusuri Perbedaan Data Korporasi Sawit di Riau, Ini Hasilnya!

Stranas PK Telusuri Perbedaan Data Korporasi Sawit di Riau, Ini Hasilnya!

29 Agustus 2024

Pemerintah terus berjibaku dalam penyelesaian dan perbaikan tata kelola sawit yang bertahun-tahun seolah ‘dibiarkan’ hingga berpotensi merugikan negara. Mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) Pasal 110A, disebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU CK, mempunyai perizinan berusaha, dan sesuai dengan tata ruang pada saat izin diterbitkan dikenakan sanksi administratif!

Tim Stranas PK telah mengidentifikasi subyek dan luasan perkebunan sawit pada tahun 2023 yang masuk kriteria Pasal 110A maupun Pasal 110B. Identifikasi tersebut didasarkan pada data hasil kompilasi dan integrasi izin lokasi dan izin usaha perkebunan sawit yang dilakukan sejak 2019 di 5 Provinsi (Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua dan Sulawesi Barat). Hasil analisis tersebut pun telah disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun Satgas Sawit.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melakukan identifikasi lahan terbangun (sawit, tambang, dan lainnya) dalam kawasan hutan berdasarkan pada permohonan yang kemudian dituangkan dalam SK Menteri tentang data dan informasi lahan terbangun dalam kawasan hutan (SK Datin).

Hasil penyandingan data Stranas PK dengan data SK Datin, ditemukan perusahaan perkebunan sawit yang melakukan permohonan 110A, namun tidak ada di data proses kompilasi dan integrasi. Padahal seharusnya, perusahaan perkebunan sawit yang memiliki izin lokasi/izin usaha perkebunan datanya tercatat dalam proses kompilasi dan integrasi oleh Pemerintah Daerah.

Pada Selasa (27/08) bertempat di Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Tim Stranas PK bersama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan klarifikasi data khusus untuk Provinsi Riau. Pertemuan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Dari hasil klarifikasi ditemukan akar masalah atas perbedaan data tersebut diantaranya karena hal-hal berikut:

Permohonan 110A diajukan untuk Pabrik Kelapa Sawit (sedangkan data yang dikompilasi dan integrasi adalah perkebunan sawit yang memiliki pabrik – IUP terintegrasi)
Permohonan 110A diajukan untuk pembibitan
Permohonan dilakukan oleh masyarakat namun tercatat bersama dengan permohonan dari perusahaan perkebunan sawit (proses kompilasi dan integrasi difokuskan hanya pada perusahaan perkebunan sawit)
Perbedaan dalam penulisan nama perusahaan (typo)

Hasil klarifikasi ini akan disampaikan kepada KLHK maupun Satgas Sawit, untuk menjadi informasi tambahan dan perbaikan dalam proses penyelesaian 110A. Untuk mencari informasi tambahan, Tim Stranas PK dan BIG juga berdiskusi dengan masyarakat sipil di Provinsi Riau. Diskusi dilakukan di kantor WALHI Riau, bersama dengan Jikalahari dan Eyes on the Forest. Stranas PK menerima sejumlah catatan dari masyarakat sipil antara lain terkait dengan ketegasan pemerintah dalam hal jangka waktu penyelesaian 110A. Mereka sepakat bahwa seharusnya perusahaan yang memperoleh izinnya dengan cara “ilegal” seharusnya tidak masuk ke dalam 110A.