Stranas PK Temukan Masalah BUP di Wilayah Kerja Tanjung Balai Karimun

15 September 2023

Digitalisasi layanan di kawasan pelabuhan terus didorong oleh Stranas PK untuk diterapkan sebagai upaya pencegahan korupsi melalui aksi reformasi tata kelola pelabuhan. Pada minggu pertama September (06/09), Stranas PK bertolak ke Kepulauan Riau untuk meninjau langsung pelaksanaan aksi, salah satunya di wilayah kerja KSOP Tanjung Balai Karimun.

Tim Stranas PK yang dipimpin oleh tenaga ahli Stranas PK Febriyantoro menemui Kepala KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun Adi Affandi beserta jajarannya untuk memantau progress pelaksanaan aksi reformasi tata kelola pelabuhan di wilayah tersebut. Turut serta bersama tim Stranas PK adalah perwakilan dari Kemenkomarves, Kemenko Perekonomian dan tim NLE dari LNSW.

Berdasarkan hasil diskusi, didapati fakta bahwa ada 2 Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengelola di 1 lokasi, yaitu Pelindo dan PT Asi Nusa Sekawan. Proses penunjukkan BUP Asi Nusa dilakukan melalui proses bidding, padahal Pelindo sudah mendapat pelimpahan untuk proses pemanduan dan penundaan di wilayah Kepulauan Riau. Dan seringkali terjadi di berbagai lokasi pelabuhan dimana banyak BUP swasta yang tidak memiliki sistem komprehensif, bahkan ada yang masih menggunakan Microsoft Excel. Selain itu, BUP swasta juga tidak memiliki kelengkapan fasilitas, misal kapal pandu tunda. Hal ini berpotensi menjadi celah terjadinya ‘transaksi’ korupsi dan pungli yang merugikan pelaku usaha sebagai pengguna jasanya. “Tidak boleh ada lagi praktik layanan manual di pelabuhan.”, tegas Febriyantoro.

Peninjauan Lapangan TUKS PT Oiltanking

PT Oiltanking memiliki beberapa agen kepelabuhan untuk mengurusi beberapa layanan pelabuhan. Stranas PK mendorong perusahaan untuk mengurus sendiri berbagai layanan jasa kepelabuhan karena akan memperkecil dan menutup peluang terjadinya korupsi dan pungli. Banyak agen-agen nakal yang suka mengatasnamakan sejumlah stakeholder pelabuhan atas biaya-biaya di luar yang tertera secara resmi.

Stranas PK menekankan bahwa TUKS PT Oiltanking harus mengikuti sejumlah poin pembenahan yang saat ini tengah disosialisasikan dan diimplementasikan pada 1200 TUKS target aksi reformasi tata kelola pelabuhan.

Peninjauan Lapangan TUKS PT Saipem Indonesia Karimun Yard

Setelah berkoordinasi dengan KSOP beserta stakeholders pelabuhan lainnya, tim Stranas PK melanjutkan peninjauan lapangan ke TUKS PT Saipem Indonesia Karimun Yard. Kawasan TUKS yang dikunjungi kali ini terlihat sangat tertata rapi dan memiliki manajemen perusahaan yang baik.

Sekali lagi, Stranas PK menegaskan bahwa TUKS juga wajib mengikuti beberapa mandatory diantaranya menggunakan sistem SSm Pengangkut. KSOP Tanjung Balai Karimun pun diminta untuk segera mensosialisasikan kepada seluruh TUKS/Tersus di wilayah kerjanya untuk penerapan NLE dan target-target Stranas PK.