Stranas PK : Terbitkan Sertifikat Elektronik Untuk Amankan Aset Negara!

1 Agustus 2023

Stranas PK mendukung upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional up Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dalam upaya layanan pertanahan dan pengelolaan aset negara melalui sertifikat elektronik. “Kami berharap , sertifikat elektronik bisa kemudian terkoneksi dengan SIMAN DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) untuk mengamankan aset negara. Semuanya digital bukan manual. Karena dengan digitalisasi, apapun yang dilakukan tercapture dalam sistem”, Jelas Koordinator Harian Stranas PK , Niken Ariati pada Rapat Kerja Teknis dalam rangka Evaluasi Program Pengelolaan Pelayanan Pertanahan Tahun 2023 Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dukungan ini sebagai dorongan bagi Kementerian ATR/BPN selaku pelaksana aksi pencegahan korupsi 2023-2024, untuk aksi Mengurangi Risiko Kebocoran Pendapatan Negara melalui Penataan Aset Tetap Pemerintah Pusat yang masuk dalam fokus 2( keuangan negara). Aksi lain yang diampu Kementerian ATR/BPN adalah aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta one map policy yang termasuk dalam fokus 1 (Perizinan dan Tata niaga).

Dalam rapat dilakukan perceapat kerja teknis yang dihadiri 33 Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran se Indonesia ini Stranas juga berharap agar 100 persen lahan milik negara (BMN) bisa terdigitalisasi dan bisa berlanjut ke lahan milik daerah (BMD). Hal ini berdasar kondisi saat ini dimana Sertifikasi aset tanah/lahan milik negara (BMN) masih dilakukan secara manual. Dengan diterbitkannya sertifikat digital dapat dilakukan percepatan upaya penyelamatan aset negara dari penguasaan pihak2 lain yang tidak bertanggungjawab. Oleh karenanya diperlukan tindak lanjut pelaksanaan proses digitalisasi sertifikat tanah/lahan milik negara (BMN) oleh Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan Kementerian Keuangan up Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sementara Direktorat Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah (PTIP) Ditjen PHPT melaporkan bahwa target Kementerian ATR/BPN tahun 2023 untuk E-Sertifikat lahan Pemerintah atau Barang Milik Negara (BMN) adalah sebanyak 14.991 petak lahan. Hingga 25 Juli 2023, realisasinya tercatat 1.372 petak lahan BMN telah memiliki E-Serifikat, dan yang dalam proses SK sebanyak 1.476 petak lahan.

Kehadiran Koordinator Harian Stranas PK yang didampingi tenaga ahli Stranas, M.Z Abidin, kembali menegaskan pentingnya aksi tata kelola sertifikat tanah karena di lapangan masih ditemukan gratifikasi dan suap dalam pengurusan sertifikat tanah, manipulasi luasan lahan dan status kepemilikan, serta berlarutnya proses penetapan hasil pengukuran tanah. Dampaknya, terjadi tumpang tindih lokasi lahan, tumpang tindih pemilik lahan, dan merusak rencana tata ruang wilayah. Sehingga diperlukan upaya pencegahan diantaranya tidak ada lagi kontak langsung petugas pertanahan dengan pemohon sertifikat, otomasi fungsi pelayanan, pengukuran, serta penerbitan sertifikat elektronik.

Seperti diketahui bahwa dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal 19, pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 dan Nomor 48 Tahun 2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang mengemban tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Rangkaian kegiatan pertanahan khususnya pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, sebagian besar merupakan cakupan kegiatan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT).

Dalam Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 sasaran program Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yaitu peningkatan pendaftaran tanah untuk kepastian hukum, sehingga sampai dengan tahun 2024 ditargetkan 100% bidang tanah telah terdaftar, sehingga perencanaan pembangunan berkelanjutan menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Dengan selesainya pendaftaran tanah di seluruh Indonesia diharapkan menjadi faktor pengungkit dalam menstimulasi kinerja perekonomian dan kesempatan berusaha yang lebih luas baik melalui penjaminan maupun pemberdayaan hak-hak atas tanahnya.