Stranas PK Tinjau Dampak Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan Tanjung Priok
26 September 2022
Stranas PK konsisten mendorong dan mengawal aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan sejak tahun 2021. Masih kita ingat bersama momen blusukan Presiden Joko Widodo pada Juni 2021 silam yang mendapati keluhan pengemudi truk kontainer mengenai maraknya premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.
Permasalahan di kawasan pelabuhan terbilang cukup kompleks karena terdapat setidaknya 18 kementerian/lembaga yang terlibat dalam tata kelolanya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik yang dikeluhkan para pelaku usaha. Akibatnya pelaku usaha harus berhadapan dengan waktu dan biaya layanan yang tidak sedikit!
Stranas PK menjalankan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi serta menginisiasi high level meeting antara kementerian/lembaga yang terlibat dalam tata kelola pelabuhan di 14 pelabuhan piloting di Indonesia, salah satunya adalah pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Pada Rabu, 21 September 2022 Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan meninjau progress pembenahan tata kelola di kawasan pelabuhan Tanjung Priok bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Perhubungan serta Pelindo.
“Sebagai salah satu pelabuhan terbesar dan fasilitas terlengkap, Tanjung Priok memang pantas dijadikan piloting. Adapun beberapa progressnya diantaranya di Priok sudah menerapkan sistem monitoring tenaga kerja bongkar muat (Simon TKBM).” jelas Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Wisnu Handoko.
Selain itu, untuk mengatur kepadatan arus truk pengangkut yang hilir mudik di pelabuhan Tanjung Priok adalah penerapan Single Truck Identification Data (STID) serta aplikasi booking online sehingga bisa mengurai problematika antrian truk pengangkut di kawasan pelabuhan.
Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, menyampaikan perkembangan implementasi sistem layanan kapal terpadu yang sudah mulai diterapkan di beberapa pelabuhan di Indonesia, salah satunya di Pelabuhan Tanjung Priok.
Salah satu hal yang ditekankan Stranas PK pada kesempatan ini adalah terkait wacana penyatuan layanan karantina menjadi Badan Karantina Nasional. “Kita gak setuju kalau karantina terpisah-pisah, jadi Stranas sangat mendukung penyatuan karantina menjadi Badan Karantina Nasional yang nanti berada dibawah Presiden langsung” jelas Pahala.
