Stranas PK Umukan Rapor 14 Pelabuhan Bersama Menteri Koordinator Bid. Kemaritiman dan Investasi serta Kepala Staf Kepresidenan
28 October 2022
STRANAS PK - Jakarta, 27 Oktober 2022
Berdasarkan data Asosiasi Logistik Indonesia tahun 2020, biaya logistik di Indonesia mencapai 23,2% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal berdasarkan kajian Economy SEA 2020 yang dilansir Google, Temasek dan Bain & Co, ekonomi digital Indonesia akan melonjak secara signifikan dari US$ 44 miliar pada 2020 menjadi US$ 124 miliar pada 2024. Indonesia diprediksi akan mendominasi pasar ekonomi digital sebesar 40% dan menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara.
Pada periode tahun 2021-2022, Stranas PK mengkaji bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor, salah satunya di kawasan pelabuhan. Birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat, diperburuk dengan koordinasi yang tidak berjalan sehingga berujung pada inefisiensi.
Stakeholders pelabuhan laut mengeluhkan banyaknya praktik suap karena pelayanan yang tidak berbasis sistem informasi teknologi, sehingga rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses operasionalnya. Belum lagi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena sistem yang masih manual pada beberapa titik.
Oleh karena itu, Stranas PK mendorong Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di 14 Kawasan Pelabuhan pada tahun 2021-2022. Mulai dari penyederhanaan alur pelayanan, penerapan transparansi dan standarisasi prosedur layanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan dan mengakomodasi pengaduan masyarakat. Harapannya, aksi ini akan berkontribusi pada turunnya biaya dan waktu layanan sehingga memudahkan dunia usaha dalam berinvestasi.
Pada Kamis, 27 Oktober 2022 bertempat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Stranas PK menggelar webinar series BINCANG STRANAS PK bertajuk “Pangkas Port Stay & Cargo Stay di Pelabuhan, Bisa Gak Sih?” yang dilangsungkan secara hybrid melalui zoom webinar. Acara ini juga disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube StranasPK Official dan IG Live @stranaspk_official.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memberikan sambutan selaku Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Menurutnya, salah satu aksi yang menjadi
champion
Stranas PK
adalah perbaikan tata kelola pelabuhan. “
Kita semua harus menyadari bahwa reformasi tata kelola di pelabuhan ini penting, karena pelabuhan menjadi pintu masuk utama perdagangan internasional ekspor-impor. Apabila tidak efektif dan efisien, apalagi koruptif, pelabuhan dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi, yang di ujungnya, masyarakat dirugikan karena mendapat barang yang lebih mahal
.” jelas Moeldoko.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keynote speech dengan garis besar bahwa upaya pemangkasan port stay dan cargo stay telah menjadi satu target dalam RPJMN 2020-2024 melalui standarisasi pelabuhan utama dengan pemenuhan 3 kriteria standarisasi operasional, standarisasi teknologi informasi dan standarisasi infrastruktur.
“Kita harus optimis bahwa usaha kita untuk memangkas port stay dan cargo stay pasti bisa kita lakukan dengan usaha yang telah dimulai oleh Stranas PK melalui pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan, serta komitmen bersama dari semua pihak untuk mewujudkan target yang sudah ditetapkan.” lanjut Luhut.
Turut hadir sebagai narasumber adalah Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha Tjahjagama, serta Direktur Utama PT Pelindo sebagai para pelaksana aksi Stranas PK di kawasan pelabuhan. Selain itu, hadir juga perwakilan dari asosiasi penyedia layanan dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan yaitu Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan menyampaikan laporan pelaksanaan aksi di kawasan pelabuhan selama periode 2021-2022. “Progress yang sudah berlangsung saat ini di 14 pelabuhan piloting ini bukan semata karena Stranas PK melainkan hasil koordinasi dan kolaborasi untuk melakukan reformasi tata kelola pelabuhan bersama 16 kementerian dan lembaga yang terlibat di kawasan pelabuhan.” tegas Pahala.
Pada kesempatan ini, Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati menutup kegiatan Bincang Stranas PK kali ini dengan mengumumkan rapor 14 pelabuhan yang menjadi piloting di aksi Stranas PK per Oktober 2022. Hasil peninjauan di lapangan, Stranas PK memberikan rapor hijau untuk 4 pelabuhan yang progressnya sudah baik, rapor kuning untuk 2 pelabuhan serta rapor merah untuk 7 pelabuhan yang masih ditemukan beberapa masalah dan kendala krusial saat peninjauan lapangan. Sementara, untuk pelabuhan Lampung baru akan dilakukan peninjauan lapangan oleh Tenaga Ahli Stranas PK.
