Stranas PK Warning Pemprov Jawa Tengah!

19 Oktober 2023

Provinsi Jawa Tengah menjadi satu dari 3 daerah di Indonesia yang belum mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini sangat disayangkan, karena dari total 546 daerah di Indonesia, 543 daerah sudah mengimplemtasikan SIPD. “Tidak ada alasan untuk tidak mengimplementasikan SIPD, selain akan segera ditetapkan sebagai aplikasi umum, dengan SIPD ada transparansi , digitalisasi , disitulah peran pencegahan korupsinya”, tegas Koordinator Harian Stranas PK dalam FGD Penguatan Penerapan SIPD di Daerah yang digelar di kantor Gubernur Jawa Tengah.

Saat ini, Provinsi Jawa Tengah menggunakan GRMS Government Resources Management System yang di klaim telah komprehensif dan bisa dimonitor langsung oleh gubernur. Sementara menurut Niken secanggih-canggihnya aplikasi yang sudah dimiliki daerah tidak akan ada gunanya apabila tidak bisa diintegrasikan dengan pusat. Untuk tagging kemiskinan ekstrem misalnya, pusat tidak akan bisa mengontrol belanja apa saja yang dianggarkan dan debelanjakan oleh pemerintah daerah untuk program pengentasa kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing. “Stranas mendorong implementasi SIPD sebagai satu-satunya sistem untuk mengontrol perencanaan dan penganggaran keuangan pusat dan daerah untuk pencegahan korupsi. Kami harap Jateng segera menyusul pemerintah daerah lainnya di Indonesia yang telah mengimplementasikan SIPD” tegas Niken.

Acara yang dihadiri perwakilan Ditjen Keuda dan Pusdatin Kemendagri, Bappeda, BPKAD, Inspektorat dan perwakilan OPD Provinsi bersama Bappeda, BPKAD dan Inspektorat seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah ini merupakan salah satu upaya dalam rangka evaluasi imolementasi SIPD untuk tagging kemiskinan ekstrem sebagai upaya sosialisasi aksi ke-6 Stranas yaitu Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024.

Aksi percepatan pelaksanaan integrasi perencanaan – penganggaran pusat dan daerah maupun integrasiu antara pusat dan daerah hingga tingkat desa merupakan salah satu dari 15 aksi pencegahan korupsi 2023-2024. Stranas PK mendorong imolementasi SIPD sebagai satu-satunya sistem yang menintegrasikan keuangan pusat dan daerah. Secara khusus, di tahun 2023-2024, integrasi perencanaan- penganggaran sampai tingkat desa ini diujicobakan menggunakan pendekatan tematik yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Pada tahap awal , pelaksanaan Budget Tracking adalah 10 provinsi yang menjadi sasaran pemantauan Stranas PK, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Jawa Tengah.