Sumpah Beruang Bagian Kedua Sampah Teratasi, APBD Tidak Terbebani

Liputan Khusus

Sumpah Beruang Bagian Kedua

Sampah Teratasi, APBD Tidak Terbebani

25 Oktober 2023

Siapa sangka, daerah yang pernah mengalami darurat sampah bisa merubah keadaan menjadi keberkahan bagi warganya. Hanya perlu kesungguhan pemerintah daerah dan kesadaran warganya agar sampah teratasi dan APBD tidak terbebani. Sistem yang boleh jadi bisa di duplikasi oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Hari masih pagi ketika tim Stranas meluncur ke suatu tempat berjarak 30 menit dari pusat kota Banyumas. Jalanan yang rapi dan bersih dari sampah jadi pemandangan sepanjang perjalanan menuju desa Kedungrandhu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Perjalanan berakhir di sebuah tempat yang rindang dan tertata rapi. Siapa sangka, ditempat yang teduh dan rapi ini adalah salah satu tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Kabupaten Banyumas. Disini sampah dipilah antara high value (rongsok) dan organik serta an-organik dengan dicacah menggunakan mesin gibrik. TPST Kedungrandu melayani sampah dari 3100 pelanggan yang terdiri dari 3067 KK sampah rumah tangga dan 33 Non rumah tangga. Dari data yang ada di lapangan sejak Januari sampai dengan September 2023 sampah yang masuk ke TPST kedungrandu sebanyak 11.592 M3 atau jika di rata-ratakan 21,037 ton/hari sampah telah terkelola.

Sampah di TPST diolah dan dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM. Pengolahan sampah diantaranya rongsok yang bisa langsung dijual ke pengepul, residu yang di bakar menggunakan mesin pirolisis, dan bubur sampah organik yang dapat dimanfaatkan untuk pakan magot, pupuk organik, media tanam, dan Bahan Bakar Jumputan Padat/ BBJP. Sementara untuk sampah low value yang sebagian besar berupa plastik, diolah menjadi paving plastik, genteng plastik, hingga RDF pengganti batubara.

Saat tim Stranas berkunjung, 15 pegawai TPST Kedungrandhu telah memulai aktivitasnya. Jam kerja mereka mulai dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore, dengan gaji sesuai UMK 2023, yaitu 2.100.000/bulan. Adapun dana operasional yang dikeluarkan perbulan untuk TPST Kedungrandu untuk mengolah sampah rumah tangga dan non rumah tangga adalah sekitar 130jt / bulan. Gaji dan uang operasional TPST didapat dari hasil penjualan olahan sampah dan iuran dari pelanggan.

Sampah organik dibeli oleh KSM melalui aplikasi yang telah disiapkan Pemkab untuk warga Banyumas, yaitu Salinmas. KSM membeli dari warga dengan harga 400/kg. Sampah organik ini kemudian diolah menjadi kompos serta pakan magot dan dibeli oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan harga 1000 per/kg. Kompos akan diberikan kepada kelompok tani secara cuma-cuma sesuai dengan kebijakan bupati.

Untuk sampah anorganik Pemerintah Banyumas meneyediakan aplikasi Jeknyo yang dikelola oleh BUMD yaitu PT BIJ (Banyumas Investama Jaya). Saat ini BUMD BIJ mulai melakukan produksi Bahan Bakar Jumputan Padat/BBJP. Di bulan Oktober 2023, telah mulai mengirim ke PLTU Adipala Kabupaten Cilacap. Sampah anorganik high value juga diolah menjadi biji plastik. Sementara untuk sampah anorganik low value diolah menjadi genteng plastik dan paving block. Paving block ini dibeli oleh Pemda melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan harga 160.000/M persegi untuk pembangunan jalan di wilayah Banyumas.

Olahan lain dari anorganik low value adalah RDF pengganti batubara. RDF hasil olahan TPST Di wilayah Banyumas dikirim ke PT. Solusi Bangun Indonesia (PT.SBI) Plant Cilacap oleh Koperasi KSM. Koperasi KSM ini dibentuk atas inisiatif KSM, untuk menjembatani Kemitraan antara PT. SBI Cilacap dengan KSM. Jumlah RDF yang dikirim ke SBI rata-rata mencapai 30 ton/hari dengan harga 375.000/ton. Selain itu PT Unilever Indonesia juga ikut bekerjasama dengan cost sharing 125.000/ton. Jadi pendapatan dari total penjualan RDF adalah 500.000/ton.

Inilah jawaban atas hilangnya sampah di Banyumas. Karena TPST Kedungrandu hanya satu dari puluhan TPST di Banyumas, tempat dimana sampah bukan ditumpuk melainkan langsung diolah menjadi barang bernilai ekonomis. Pengolahan sampah bukan lagi sentralisasi , ditumpuk di TPA, melainkan desentralisasi dan langsung diolah di TPST yang tersebar di seluruh wilayah Banyumas.

Pembangunan TPST dan Pusat Daur Ulang (PDU) memang dimasifkan sejak Banyumas darurat sampah 2017 lalu. Demikian pula pengadaan sejumlah peralatan pendukung operasional di masing-masing TPST dan PDU. Investasi untuk membangun TPST yang berukuran 400m2 – 600m2 adalah sekitar 600jt. Adapun untuk TPST berukuran 1200m2 adalah 1,2 miliar rupiah. Setiap TPST secara umum memerlukan diantaranya 2 buah mesin conveyor senilai 160juta, mesin gibrik senilai 140juta, mesin hot extruder senilai 200juta, biopon maggot senilai 50juta, dan pyrolysis senilai 550juta dengan total biaya mesin mencapai 1,1 miliar. Total anggaran yang diperlukan untuk membangun TPST dengan kapasitas 15ton/hari sekitar 2,3 miliar.

Hingga saat ini, hasil pengolahan sampah memang belum bisa masuk ke kas daerah. Pemerintah kabupaten malahan memfasilitasi KSM dengan prasarana dan sarana berupa bangunan, alat pengangkut dan mesin pengolah sampah. Hasil penjualan barang olahan sampah dikelola oleh KSM untuk biaya operasional mereka. Namun, bagi pemerintah Kabupaten Banyumas, masalah sampah yang teratasi tidak bisa dinilai dengan uang. Karena tidak ada lagi anggaran berarti setiap tahunnya untuk pengolahan sampah. Dan yang lebih penting bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah terserapnya tenaga kerja di setiap TPST dan terciptanya ekonomi sirkular, yaitu konsep memaksimalkan nilai penggunaan suatu produk dalam hal ini sampah dan komponennya secara berulang sehingga tidak ada sumberdaya yang terbuang.

Inilah yang menjadi alasan kunjungan Tim Stranas PK ke Banyumas. Cara warga dan pemerintah melihat sampah bukan sebagai musibah melainkan berkah bisa menjadi contoh daerah lain di Indonesia. Banyumas yang pernah darurat sampah, bisa merubah diri menjadi daerah yang mengatasi masalah sampah tanpa membebani APBD namun justru memberikan rejeki bagi warganya. Kolaborasi BUMN dan BUMD dalam pengelolaan sampah bisa menjadi peluang bisnis bagi BUMD untuk tumbuh. Karena seperti diketahui belum optimalnya proses pengawasan terhadap badan usaha pemerintah baik BUMN maupun BUMD mengakibatkan banyaknya badan usaha pemerintah merugi dan menimbulkan celah praktik korupsi. Sebagai upaya pencegahan korupsi 2023-2024, Stranas PK mendorong aksi untuk memperkuat pengawasan badan usaha pemerintah mulai dari perizinan, dasar regulasi kolaborasi BUMN – BUMD, dan penerapan manajemen risiko.