Sumpah Beruang Bagian Pertama Sampah Teratasi, APBD Tidak Terbebani

Liputan Khusus

23 Oktober 2023

Wilayah ini dikenal keindahannya sejak dahulu dan dipopulerkan lewat sebuah lagu, berjudul Ditepi Sungai Serayu. Namun, Kabupaten yang berada di lereng Gunung Slamet ini, kini justru lebih populer di mancanegara bukan hanya karena keindahannya, tapi karena keberhasilannya menghadapi sampah. Beberapa negara bahkan mengirimkan perwakilannnya untuk belajar dari kearifan warga yang melihat sampah bukan sebagai masalah, melainkan sebagai berkah. Kabupaten di bagian barat Propinsi Jawa Tengah yang dikenal dengan Banyumas ini, memiliki sebuah sumpah menghadapi sampah, yaitu sumpah beruang, Sulap Sampah Berubah Uang.

Seperti seluruh tempat di dunia, Banyumas tentu juga pernah menghadapi Tempat Pembuangan Akhir / TPA yang over load hingga anggaran mengatasi sampah yang terus meningkat. Tak hanya itu, Banyumas bahkan pernah menghadapi tumpukan sampah yang longsor serta kebakaran TPA yang mencemari lingkungan dan lahan pertanian yang berujung dengan penutupan TPA secara paksa oleh warga. Tahun 2017 lalu, tidak ada lagi Tempat Pembuangan Akhir / TPA sampah di Banyumas yang bisa digunakan. Padahal, Sekitar 625 ribu kepala keluarga di wilayah ini, menghasilkan hampir 523 ribu kilogram sampah per harinya. Sementara sampah di luar sampah rumah tangga mencapai 10 – 15 ton per hari. Total sampah mencapai 450 – 500 ton/ hari. Banyumas pun menghadapi darurat sampah yang serius 2017 lalu.

Terserapnya Tenaga Kerja Hingga Dicabutnya Perda Retribusi Sampah

Dampak ditutupnya TPA oleh warga, alih-alih mencari lokasi TPA baru, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup/ DLH dibantu warganya justru melihat sampah sebagai peluang baru. Sampah tidak lagi mereka anggap sebagai musibah, tapi berkah. Banyumas pun ber-sumpah beruang, sulap sampah berubah menjadi uang. Pemerintah daerah mengambil perannya sebagai regulator dan fasilitator alat-alat pengolahan sampah. Dengan awal pembangunan pada tahun 2018 sebanyak 5 TPS dengan biaya sekitar 2,3 miliar per hangar untuk kapasitas 15ton/hari. Biaya ini terdiri dari 1,2 miliar untuk pembangunan hanggar (lokasi dan instalasi) dengan luas 1.200m2 dan biaya peralatan 1,1 miliar, dengan anggaran APBD membeli mesin pengolah sampah melalui e-katalog. Mesin pengolah sampah tersebut diantaranya adalah mesin gibrik, cruser atau sceder, pirolisis, ball press, mixer, rotary dreyer, yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Pemerintah menyadari, alat-alat itu tak akan ada artinya bila pengelolaannya tidak terintegrasi dari hulu ke hilir. Artinya, diperlukan peran serta masyarakat memilah sampah rumah tangga mereka. Sebagai imbalannya, pemerintah akan memberikan reward berupa uang. Pemerintah bahkan menyiapkan aplikasi, yaitu salinmas dan jeknyong atau bank sampah, yang bisa di akses seluruh warga Banyumas untuk mengecek saldo hasil pemilahan sampah yang mereka lakukan secara mandiri. Jika tidak sanggup memilah sampah, warga wajib berlangganan jasa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berperan sebagai operator, pengelola setoran sampah warga. Artinya, terjadi penyerapan tenaga kerja dalam pengelolaan sampah. Setiap TPS membutuhkan setidaknya 15 orang pekerja yang merupakan warga sekitar.

Karena sampah dikelola oleh KSM, Pemerintah Banyumas pun mencabut perda retribusi sampah. Banyumas merupakan satu-satunya daerah di negeri ini yang tidak lagi memiliki perda retribusi sampah. Tetapi, warga membayar iuran sampah langsung kepada KSM dengan besaran iuran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara 20.000-50.000 perbulan.

Pengurangan Signifikan Anggaran BBM Truk Pengangkut Sampah

Belajar dari gagalnya TPA, pemerintah Banyumas merubah konsep menumpuk sampah di TPA menjadi tempat pembuangan sampah TPS untuk diolah bukan ditumpuk. Tak hanya itu, TPS juga tersebar di seluruh wilayah Banyumas. Meskipun dilakukan bertahap karena masing-masing lokasi TPS membutuhkan mesin pengolah sampah. Namun dampaknya, tahun demi tahun terjadi pengurangan anggaran kebutuhan BBM alat pengakut yang sangat signifikan karena terkait jarak tempuh dan pengolahan sampah yang cepat karena terdapat alat dalam setiap TPS yang dikelola KSM. Dari data yang ada menunjukkan bahwa terjadi penurunan armada truk pengangkut dari tahun ke tahun, mengikuti perkembangan jumlah TPS yang semakin banyak, menyebar menjangkau seluruh wilayah Banyumas. Tahun 2018, dengan ketersedian 5 TPS, dibutuhkan 143 truk setiap harinya mengangkut sampah untuk diolah ke TPS. Belum genap 5 tahun, di 2022, dengan jumlah TPS yang bertambah menjadi 29 lokasi, hanya 14 truk saja yang dibutuhkan dalam sehari. Akhir tahun 2023, ditargetkan 39 TPS beroperasi sehingga tak lagi dibutuhkan alat pengangkut truk untuk mengangkut sampah, karena sampah langsung diolah di TPS terdekat.

Lantas, darimana uang dihasilkan dari sampah? Berapa jumlah yang dihasilkan? Dan apa relevansinya dengan aksi pencegahan korupsi? Simak dalam liputan khusus Sumpah Beruang selanjutnya.