Sumpah Beruang, Kearifan Lokal Lereng Gunung Slamet

17 Oktober 2023

Panas terik yang menyambut kedatangan tim Stranas PK di Banyumas, Jawa tengah terbayar sudah. Bukan hanya karena semangkuk sroto dan mendoan khas Banyumas yang dikenal dengan kelezatannya, namun karena sharing pengalaman pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. “kami belajar dari Banyumas untuk mengetahui cara pengelolaan sampah sekaligus melihat potensi untuk pelaksaan aksi ke-14 pencegahan korupsi, penguatan BUMD”, jelas Niken Ariati , Koordinator Harian Stranas PK dalam kunjungan ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Selasa siang. Niken yang didampingi tenaga ahli aksi BUMD , Juhana dan tenaga Terampil Faizal Surya menambahkan bahwa pengelolaan sampah punya nilai komersil dan potensi bisnis untuk BUMD apabila bisa bersinergi dengan BUMN.

Jalanan yang bersih dari sampah memang langsung terlihat dalam perjalanan tim Stranas ke kantor pemerintah daerah. Padahal, kabupaten di lereng Gunung Slamet ini pernah mengalami darurat sampah tahun 2017 lalu. Hal ini berawal dengan ditutupnya TPA sampah , buntut protes warga akibat longsornya sampah yag mencemari air dan lahan pertanian warga. Alih-alih mencari TPA pengganti, pemerintah daerah mencoba berdamai dengan sampah dengan mengelola secara bijaksana. Dengan slogannya, Sumpah Beruang, yang merupakan kepanjangan dari Sampah berubah menjadi uang, Pemkab Banyumas mengolah sampah dari hulu ke hilir secara terintegrasi, ”Kami melibatkan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari masing-masing rumah tangga, dan kami beri reward untuk warga yang telah memilah sampah”, jelas Junaedi, asisten bidang perekonomian dan pembangunan Kabupaten Banyumas dalam pertemuan dengan tim Stranas PK selasa siang.

Masyarakat menjual sampah kepada KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat yang tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Banyumas, dengan total 39 lokasi. Pengelolaan sampah dengan desentralisasi bukan sentralisasi dalam satu TPA , jadi kunci dalam mengurai masalah sampah di Banyumas. Selama ini KSM memilik alat pengoahan sampah untuk dirubah menjadi barang bernilai ekonomis, seperti pupuk kompos, genting plastik, hingga RDF / bahan jumputan padat yang bisa menjadi alternatif pengganti batubara di industri pembangkit tenaga listrik ataupun pabrik pengolahan semen. Dalam pengelolaan sampah ini, Pemkab telah melibatkan BUMD , Bayumas Investasi Jaya/ BIJ meskipun belum optimal karena core bisnis BIJ sebenarnya bukan untuk pengelolaan sampah.

Saat ini, telah ada pula komitmen dari BUMN PLTU Adipala untuk pasokan RDF dari pengelolaan sampah. RDF penting sebagai pengganti batubara untuk memperpanjang umur opersional PLTU. Pemkab Banyumas sendiri baru sanggup memasok 50 ton perhari.

Awalnya, target pemerintah Banyumas tak muluk-muluk. Karena dengan pengelolaan sampah ini telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya dan efisiensi penggunaan anggaran dalam hal ini penghematan biaya opersional terkait penggunaan BBM untuk mengangkut sampah. Namun ada yang lebih penting bagi Pemkab yaitu penyelesaian masalah sampah;” pengurangan sampah di Banyumas , tidak bisa dinilai dengan uang”, jelas Junaedi. Kabupaten Banyumas bahkan menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang telah mencabut retribusi sampah karena pengelolaan sampah telah dikelola oleh KSM.

Stranas berharap agar pemberdayaan BUMD dalam pengelolaan sampah lebih ditingkatkan dan mencari bapak asuh dalam hal ini BUMN untuk bisa bersinergi untuk penguatan BUMD. Penguatan pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMD dan BUMD) merupakan salah satu aksi pencegahan korupsi 2023-2024 dari Stranas PK. Aksi ke-14 ini memiliki 4 output, yaitu pengembangan dan pemanfaatan e-BUMD, Penguatan pengawasan dan pengendalian internal BUMD oleh SPI, Menguatnya sistem manajemen risiko (MR) pada BUMN , serta kolaborasi/sinergisitas Kerjasama BUMN dan BUMD.